RUU-PKS Dikeluarkan Dari Prolegnas 2020, AII: Wakil Rakyat Gagal Pahami Kebutuhan Rakyat

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid (Foto: Detik)

| Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia (AII) Usman Hamid menilai dikeluarkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 merupakan gambaran para wakil rakyat tidak sensitif dan gagal memahami kebutuhan rakyat.

“Pastinya mereka (DPR-red) telah gagal memahami kebutuhan rakyat,” kritik Usman melalui siaran pers, Minggu (5/7/2020).

Ia pun menyesalkan dikeluarkannya RUU-PKS ini dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 karena perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual sudah sangat mendesak.

“Banyak korban masih enggan bersuara atau merasa terintimidasi karena relasi sosial atau relasi kekuasaan dengan si pelaku. Sebab, RUU PKS memberi jaminan kepada mereka (penyintas-red) untuk tidak ragu lagi menyeret pelaku, siapapun dia, bisa diseret ke jalur hukum,” kesalnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (2/7/2020), menarik 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020, termasuk di dalamnya RUU-PKS.

Usulan penarikan ini diajukan Komisi VIII DPR RI yang beralasan pembahasan RUU ini sulit dilakukan karena menuai perdebatan.

“Sejak periode lalu, pembahasan RUU-PKS masih terbentur mengenai judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan,” ujar Dasopang seperti dikutip dari jawapos. (tb/jp)