Ancam Lapor Balik, Akademisi: Sebagai Pemimpin, Gubsu Sebaiknya Tidak Reaksioner

Akademisi-Pemerhati Politik, Faisal Riza (Foto: Istimewa)

| Terkait keinginan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, melaporkan balik orang-orang yang melaporkannya ke KPK (17/2/2020), akademisi-pemerhati politik, Faisal Reza, menilai sebagai pemimpin Gubsu sebaiknya tidak reaksioner dan terburu-buru.

“Secara politik demokratis, Gubsu tidak perlu reaktif seperti mengancam balik. Di antara yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukannya, barangkali mempelajari dan mengikuti mekanisme hukum, jika sampai pada kejelasan bahwa dia tidak terlibat, maka dia bisa melaporkan balik,” ujar Faisal kepada TataBerita, di Medan, Selasa (18/2/2020).

Menurut Faisal, Gubsu sebaiknya lakukan klarifikasi awal ke publik untuk menegaskan bahwa dia baik-baik saja dan tidak merasa terlibat dalam tuduhan para pelapor.

Disinggung mengenai tak sedikit yang berpendapat komunikasi politik Gubsu buruk, Faisal berpendapat, soal baik-buruk komunikasi politik pemimpin punya standar relatif.

“Baik-buruk ada standar subjektif, masing-masing ahli bisa berbeda ukurannya. Kalau saya, selama tidak memunculkan kisruh horizontal, gaya apa saja yang membuat masyarakat paham, ya jalankan aja,” terangnya.

Seperti diketahui, Gubsu Edy Rahmayadi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi penjualan lahan eks PTPN 2 seluas 2000 hektar oleh enam orang aktivis anti korupsi melalui kuasa hukumnya Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simorara, Kamis (13/2/2020).

Selain Gubsu Edy, turut pula dilaporkan mantan Gubsu Tengku Erry Nuradi, Mantan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono, Direktur Utama PTPN 2 Mohammad Abdul Ghani, Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tb)