Banjir Bandang Labura, Dugaan Penyalahgunaan Izin Hutan Mencuat Saat RDP DPRD Sumut

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sumut di ruang pertemuan, Selasa (7/1/2020) (Foto: TataBerita)

Medan, TataBerita | Komisi B DPRD SUMUT gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Sumut, Jl Imam Bonjol Medan, Selasa (7/1/2020), membahas peristiwa bencana banjir bandang Labuhanbatu Utara yang terjadi pada Minggu (29/12/2019) lalu. RDP yang dipimpin Ketua Komisi B, Viktor Silaen, ini dihadiri Bupati Labura, Khairuddin Syah, beserta dan jajarannya. Turut pula hadir pihak kepolisian, perusahaan perkebunan PT Labuhanbatu Indah  dan masyarakat pemerhati hutan.

Suasana rapat berlangsung alot, sebab para pihak saling beradu argumen perihal dugaan penerbitan izin penebangan di arel hutan lindung dan perusakan hutan secara ilegal.

“Jangan ada saling menyalahkan di rapat ini, rapat kita ini untuk mencari solusi dan penyebab banjir bandang yang terjadi,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga.

Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Labuhanbatu Raya, Darwin Marpaung, mengatakan berdasarkan kajian lembaganya, telah terjadi pelanggaran izin koridor terbitan Gubernur Sumut dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Sumut.

“Kami menduga sementara, ini petanya melenceng. Ini akibat kurangnya pengawasan. Kami mendesak agar kedua izin ini ditinjau kembali,” ujar Darwin.

Menyikapi isu dugaan perusakan hutan secara ilegal hingga menyebabkan banjir bandang, perwakilan Polda Sumut, Ginting, mengaku pihaknya masih fokus di penanganan penyintas paska bencana.

“Kami dari Polda Sumut dan Polres Labuhanbatu hingga saat ini masih fokus pada penanganan para korban bencana dan kalau memang ada faktor pelanggaran hukum, kami akan menyelidiki dan menindak tegas pelakunya,” ujar Ginting.

Menanggapi tudingan, Ahmadi Lubis perwakilan PT Labuhanbatu Indah, mengatakan pihaknya siap bertanggungjawab.

“Izin kami semua lengkap, dan kami siap bertanggungjawab bahwa perusahaan mengikuti prosedur dan semua perizinan,” tutur Ahmadi. (tb)