Banyak Surat Dukungan Tanpa Persetujuan Warga, DPRD Tanjungbalai Sesalkan Komisioner Bawaslu Tak Hadir di RDP

Suasana RDP Komisi A DPRD Tanjungbalai dengan KPU Tanjungbalai, di gedung DPRD Tanjungbalai, Rabu (12/8/2020) (Foto: Istimewa)

| Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Luhut Parlinggoman Siahaan, mengakui pihaknya menemukan banyak surat dukungan pencalonan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan di Pilkada Kota Tanjungbalai (Provinsi Sumatera Utara) tahun 2020 yang dibuat tanpa persetujuan warga pemilik nama alias bodong.

Hal ini, diungkapkan Luhut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai, di ruang rapat gedung DPRD Kota Tanjungbalai, Jl Gereja Kota Tanjungbalai, Rabu (12/8).

“Saat melakukan verifikasi faktual terhadap surat dukungan dari masyarakat kepada Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kita memang banyak menemukan surat dukungan yang tidak diakui oleh masyarakat sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat,” terang Luhut.

Saat ditanyakan Ketua Komisi A, Dahman Sirait, mengenai tindak lanjut temuan tersebut, Luhut menjelaskan batas kewenangan lembaga KPU.

“Tugas KPU hanya melakukan verifikasi surat dukungan kepada masyarakat yang mendukung. Untuk menindaklanjuti surat dukungan yang dibantah oleh masyarakat tersebut, itu adalah kewenangan dari tetangga kami yakni Bawaslu,” jawab Luhut.

Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, H Syahrial Bhakti, menyesalkan tindakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungbalai hanya mengutus staf ahli dalam RDP ini.

“RDP ini kita laksanakan dengan mengundang KPU dan Bawaslu Kota Tanjungbalai karena terkait dengan keluhan masyarakat. Soalnya, jumlah surat dukungan (Bapaslon Perseorangan) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu sangat signifikan, di atas 50 persen. Sayangnya, Bawaslu Kota Tanjungbalai hanya dihadiri oleh staf ahlinya,” ucap Syahrial.

Baca juga: Pilkada Tanjungbalai 2020, Masyarakat Protes Atas Dugaan Pencatutan Data Dukungan Calon Perseorangan

RDP akhirnya ditutup, dan akan dibuka kembali pada Kamis (13/8/2020) dengan materi mendengarkan penjelasan Bawaslu Kota Tanjungbalai.

RDP ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, H Syahrial Bhakti dan diikuti Ketua Komisi A, Dahman Sirait SH serta anggota Komisi A DPRD, Mas Budi, dan Krisman Sitindaon. (tb)