Blangko E-KTP Sudah Tersedia, Kemendagri Larang Disdukcapil Terbitkan Surat Keterangan

Ilustrasi Blangko E-KTP (Foto: Net)

| Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) melarang seluruh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP elektronik (e-KTP) terhitung sejak Senin (2/3/2020).

Larangan menerbitkan Suket ini karena blangko e-KTP sudah tersedia.

“Siapa pun warga yang datang di Disdukcapil tak boleh diterbitkan Suket lagi, karena blangko-nya ada,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, ujar Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Minggu (1/3/2020), seperti dilansir dari kompas.com.

Untuk itu, Zudan minta setiap Disdukcapil melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa e-KTP sudah bisa langsung didapat setelah rekam data kependudukan atau penggantian KTP.

“Tolong katakan kepada warga masyarakat kalau ingin rekam data langsung dicetak, KTP yang rusak atau hilang bisa langsung dicetak, datanglah ke Disdukcapil,” terangnya.

Diterangkan Zudan, setelah DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi kedua yang tuntas mencetak suket yang pernah diterbitkan menjadi e-KTP. Ia mengaku akan terus melakukan percepatan ke 32 provinsi lain, termasuk 188 Disdukcapil di Kabupaten/Kota.

“Kami semaksimal mungkin babatin suket sehingga kami berharap semua penduduk WNI sudah pegang KTP elektronik (el),” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kemendagri akan mulai menghilangkan Suket untuk daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini. (tb/kc)