BPK Audit Dana Covid-19 Pemko Medan, Sekda Minta OPD Beri Data Benar

Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM saat menerima Tim BPK Sumut di Kantor Walikota Medan, Rabu (9/9/2020) (Foto: Pemko Medan)

| Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Al Rahman, meminta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan memberikan data yang benar agar mempermudah tugas pemeriksaan (audit) pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sumut terkait tanggung jawab pengelolaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 di kota Medan.

“Ini menjadi tanggung jawab penuh masing-masing OPD yang menangani Covid-19. Untuk itu, berikanlah data yang sebenarnya kepada BPK agar audit yang dilakukan cepat selesai,” pesan Sekda di hadapan para OPD yang hadir di pertemuan bersama Tim Audit BPK Sumut, di Balai Kota Medan, Selasa (9/9/2020).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution tersebut, Sekda Wiriya memaparkan, pihaknya menaruh prioritas pada sektor UMKM terkait penanganan stimulus ekonomi.

Meski begitu, program ini belum dapat dijalankan karena masih menunggu program teknis dari OPD terkait.

“Dalam penanganan stimulus ekonomi, kita akan prioritaskan kepada pelaku UMKM yang selama ini menjadi binaan OPD terkait, di antaranya Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian dan Perikanan. Kita belum melaksanakannya, sebab masih menunggu program dari OPD terkait,” urainya.

Terkait belum terlaksananya program, imbuh Sekda, bertujuan agar program stimulus ekonomi tepat sasaran.

“Kita tidak mau membagi-bagikan uang saja, tetapi harus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM. Sampai saat ini masih dibahas program yang paling tepat guna penanganan stimulus ekonomi tersebut,” paparnya.

Baca juga: Badan Pemeriksa Keuangan Audit Pengelolaan Dana Covid-19 Pemko Medan

Untuk diketahui, tim BPK Sumut akan melaksanakan pemeriksaan (audit) pendahuluan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara di instansi Pemko Medan. Pemeriksaan ini akan dilakukan selama 15 hari ke depan.

“BPK berperan agar anggaran penanganan Covid-19 harus tepat sasaran, baik dalam penanganan kesehatan maupun dalam pemberian bantuan sosial. Sebab, anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 cukup besar. Kita tidak mengharapkan dalam penggunaan anggaran terjadinya penyimpangan,” tegas Wakil Penanggung Jawab Tim BPK, Syafruddin Lubis. (tb)