BPK Dorong Pemda di Sumut Tindaklanjuti Rekomendasi

Serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sumut dari V.M. Ambar Wahyuni (kiri) kepada Eydu Oktain Panjaitan (kanan), di gedung BPKP Sumut, Medan, Jumat (21/2/2020) (Foto Sumutpos)

| Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang laporan keuangannya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP) dari BPK agar menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahrullah dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Sumut, dari VM Ambar Wahyuni kepada Eydu Oktain Panjaitan, di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (21/2/2020).

“Kami terus mendorong agar Pemda yang masih mendapat opini WDP dan opini TMP agar menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya kepada wartawan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, Bahrullah menyatakan terdapat 17 daerah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 14 meraih WDP. Sementara 3 daerah mendapat opini TMP atau disclaimer yakni Simalungun, Nias Barat dan Tanjungbalai.

“Kami berharap daerah yang disclaimer ini bisa meningkatkan kinerja laporan keuangannya,” ungkap Bahrullah.

Namun begitu, Bahrullah menyatakan apresiasi kepada Sumut karena tindak lanjut penyelesaian laporan bermasalah mencapai 81 persen, angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 76 persen.

Dalam kesempatan itu Bahrullah juga menyatakan BPK berperan meningkatkan pembangunan nasional dengan memberikan rekomendasi dan rencana aksi melalui pemeriksaan keuangan.

“Prinsip dasar BPK integritas dan profesionalisme, tak boleh bersinggungan dengan entitas pemerintahan yakni Pemprov maupun Pemkab dan Pemko,” ujarnya. (tb)