Breaking News: Jaksa KPK Ungkap Pertemuan Harun Masiku dengan Ketua KPU Arief Budiman

Ketua KPU, Arief Budiman, saat datang menjalani pemeriksaan KPK, gedung KPK Jakarta, Selasa (28/1/2020) (Foto: RMco.id)

| Saat membacakan surat dakwaan terhadap Saeful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, dengan tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR-RI, Harun Masiku, di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2020) seperti dilansir dari detiknews.

“Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas dari Dapil Sumsel 1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun Nazaruddin Kiemas sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku penasihat hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI,” ujar jaksa KPK, Ronald Worotikan, saat uraikan kronologis di persidangan.

Dari hasil rapat pleno ini, ujar Ronald, Harun Masiku (perolehan suara sah 5.878) minta tolongĀ  kepada Saeful Bahri agar membantunya menggantikan Riezky Aprilia (perolehan suara sah 44.402) sebagai anggota DPR RI.

Jaksa KPK ini pun mengungkapkan, Harun Masiku juga menemui Ketua KPU Arief Budiman dengan tujuan meluluskan usulan PDIP tersebut.

“Selanjutnya, masih pada bulan yang sama, Harun Masiku datang ke kantor KPU RI untuk menemui Arief Budiman selaku Ketua KPU RI. Dalam pertemuan itu Harun Masiku menyampaikan kepada Arief Budiman agar permohonan yang secara formal telah disampaikan oleh DPP PDIP melalui surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI tersebut dapat dikabulkan,” ungkap Ronald.

Seperti diketahui, tindak lanjut permohonan DPP PDIP, diteruskan KPU RI ke Mahkamah Agung yang kemudian tidak diakomodir karena tak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Jaksa KPK tersebut. (tb/dn)