Catatan Peranita Sagala “Menuntaskan Korupsi Dalam Politik Melalui Kekuatan Perempuan”

KATA: Peranita Sagala

Brosur Seminar Regional Indonesia-Malaysia "Kekuatan Perempuan Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi" yang diselenggarakan FORHATI Sumut, Minggu (21/6/2020)

INDONESIA akan hilang dari muka bumi pada tahun 2050. Demikian gambaran Abdullah Hehamahua SH MM (mantan penasehat KPK RI periode 2005-2013) saat menjelaskan tingkat kerusakan korupsi di negeri ini. Indonesia bisa terbelah menjadi beberapa negara atau dijajah negara lain.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Anti Korupsi tingkat Regional Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan FORHATI Sumut, Minggu (21/6/2020). Kegiatan ini mengangkat tema: Kekuatan Perempuan/KAHMI Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi Di Dalam Keluarga, Organisasi Masyarakat, Sistem Pendidikan dan Politik Nasional.

Hulu pemberantasan korupsi di partai politik. Permasalahan korupsi yang harus diselesaikan adalah persoalan anggaran partai politik. Anggaran bagi kegiatan politik di Indonesia luar biasa mahal, sehingga tak cukup dikatakan termahal didunia, melainkan termahal se-galaksi.

Contohnya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di salah satu di desa di Tegal, menghabiskan dana Rp 1 miliar. Ketika eks penasehat KPK ini menyampaikan data tersebut pada sebuah pelatihan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Utara, beliau malah mendapat informasi baru bahwa Pilkades di daerah Bekasi menghabiskan Rp 5 miliar, Pilkades di daerah Tangerang Rp 7 miliar dan Pilkades di daerah Bogor menghabiskan Rp 8 miliar.

Jadi, jika dihitung secara logika, dana jauh lebih besar pasti dikeluarkan untuk pemilihan Bupati sampai Presiden.

Pernyataan senada diperkuat ahli pidana Dr Mamud Mulyadi. Dosen Fakultas Hukum USU yang pernah menjadi saksi ahli pra-pengadilan Setya Novanto ini menyatakan, penyelesaian korupsi harusnya dilakukan melalui sistem politik. Saat ini, anggota parlemen adalah partai yang berbagi kekuasaan dan tidak berpihak kepada rakyat. Imbas dari kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan ini berdampak pada penegakan hukum.

Orang yang mengkritik hukum “dihabisin” sedangkan orang yang paham ilmu tata negara tidak berperan dengan baik.

*****

Secara lebih teknis, kaitan politik dan korupsi diuraikan detil oleh Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan. Menurutnya, ada beberapa titik kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada terutama Bantuan Sosial (Bansos). Seperti diketahui, hanya 5 dari 33 Kabupaten/Kota yang tidak melakukan Pilkada di tahun 2020 ini.

Hampir keseluruhan yang maju dalam Pilkada kali ini adalah Petahana. Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini justru dimanfaatkan petahana menarik simpati melalui Bansos.

Darma Bakti Kalbar yang saat ini menjabat Wakil Sekretaris KAHMI dan Kepala Sekolah Indonesia di Malaysia menggambarkan perbedaan gaya hidup anti korupsi Malaysia dan Indonesia. Perbedaan yang paling utama adalah budaya antri dan mental tak mau jadi pengemis. Meski bertetangga, Indeks Persepsi Korupsi kedua negara ini terpaut jauh.

Ketua KAHMI Sumut, Ir Murlan Tamba MM menilai korupsi adalah extraordinary crime dimana setiap orang bisa menjadi pelaku atau korban tanpa disadari. Korupsi juga terstruktur sedemikian luas, sehingga perlu jadi kajian mendalam bagi KAHMI. Membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan korupsi adalah peran organisasi masyarakat. Oleh karena itu, KAHMI Sumut menganggap apa yang dilakukan FORHATI saat ini sangat strategis. Melalui keluarga, perempuan menjadi benteng utama melawan korupsi dan terbangunnya gerakan anti korupsi di Indonesia.

*****

Psikolog, Rahmadani Hidayatin Sukatendel SPsi MKes, menegaskan pentingnya keluarga dalam membentuk karakter anak. Tumbuh kembang seorang anak dipengaruhi orang tua, TV/game, keluarga, baby sitter, lingkungan, guru dan teman. Faktor lingkungan juga dibentuk oleh elemen-elemen keluarga. Oleh karena itu, keluarga merupakan kekuatan penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Keluarga harus mampu memantau perilaku buruk anak agar perilaku buruk ini tidak berkembang.

Master Sandry, perwakilan Lembaga Sertifikasi Penyuluh Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK), menjelaskan ada dua tipe orang, yaitu orang yang ingin perubahan terjadi dan orang yang membuat perubahan terjadi. Sebagai pendidik di KPK, ia mengajak melakukan perubahan melalui strategi edukasi dengan menyebarluaskan informasi dari pemateri seminar anti korupsi di lingkungan sekitar.

Untuk itu, FORHATI Sumut membentuk Pokja Perkaderan Anti Korupsi dan kegiatan seminar daring ini awal sebuah gerakan bersama melawan korupsi. Tindak lanjutnya adalah  pengadaan kelas pengkaderan anti korupsi yang bertujuan membangun kegiatan kolaborasi/kerjasama dengan berbagai organisasi untuk mendorong berdirinya bidang anti korupsi di organisasi masyarakat serta meningkatkan jumlah penyuluh anti korupsi yang bersertifikasi kompeten.

Harapannya, masyarakat luas dari berbagai lapisan bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Untuk kejahatan luar biasa ini, perlu kerjasama dan sinergi upaya pemberantasan yang luar biasa pula. FORHATI sebagai organisasi perempuan sadar betul peran penting keluarga.

Kaum perempuan bisa meneladani kisah Istri Fir’aun yang mampu melihat kedzoliman di dalam keluarganya serta berani melawan kedzoliman tersebut. Korupsi bisa diberantas melalui kekuatan perempuan sejak dari dalam keluarga. Amiin.

***********

Peranita Sagala

Ketua Periodik FORHATI Sumatera Utara

*Catatan ini adalah rangkuman Seminar Regional Indonesia-Malaysia “Kekuatan Perempuan Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi” yang diselenggarakan FORHATI Sumut, Minggu (21/6/2020).