Catatan Singkat Webinar “Pemajuan Kebudayaan Indonesia”

KATA: AT Arief

AT Arief

IDEAL, satu kata mewakili semangat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Bagaimana tidak, masyarakat sebagai pemilik sah kebudayaan menjadi garda depan dalam undang-undang ini. Lembaga eksekutif (pemerintah) dibatasi perannya sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Undang-undang ini membawa semangat partisipatif. Secara konsepsi, masyarakat didorong memikirkan dan menggerakkan upaya pemajuan kebudayaan. Ekosistem kebudayaan dimengerti sebagai ranah kehidupan sekaligus penghidupan masyarakat pemilik kebudayaan.

Dalam diskusi Webinar 1000 Tenda RKI “Pemajuan Kebudayaan Indonesia” pada Kamis (11/6/2020) lalu, beberapa prinsip dasar di atas diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud RI, Hilmar Farid.

Dikatakannya pula, pengarusutamaan Kebudayaan sebagai hulu sekaligus hilir Pembangunan Nasional adalah target hingga 20 tahun ke depan. Tak tanggung, visi Pemajuan Kebudayaan 20 tahun ke depan adalah pencapaian “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan.”

Siapa pula, manusia Indonesia yang tak tertarik dengan visi tersebut?

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun Strategi Kebudayaan Nasional. Penyusunannya dilakukan pendekatan ‘bottom up’, dari tingkat Kabupaten/Kota ke Provinsi hingga kompilasi tingkat nasional. Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota ke PPKD Provinsi dan dikemas menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan secara nasional.

Diharapkan, pemerintah dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Provinsi fasilitasi penyusunan PPKD dengan melibatkan seniman, penghayat kepercayaan, masyarakat adat, akademisi dan pegiat budaya. Hal ini semata bertujuan merangkum keseluruhan gagasan, aktivitas dan materialitas kebudayaan yang hidup (living culture) di keseharian masyarakat Indonesia.

KRITIK

Paradigma yang terkandung dalam UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini tergolong baru di negeri ini. Disebut ‘baru’ di tengah arus utama peraturan legal-formal (perundang-undangan) dimana pemerintah sering berperilaku narsistik. Selalu merasa ‘benar sendiri’ dan praktiknya sering memperlakukan warganya sebagai objek pembangunan, seolah-olah bukan bagian integral dari Pembangunan Nasional.

Dalam konteks ini, dikatakan ‘baru’ tidak serta-merta undang-undang ini mengundang kritik pada level teoretik-akademik. Beberapa penikmat ‘pasca-modern’ misalnya, memandang undang-undang ini tak lebih dari semangat modern.

Modernitas dianggap terlalu obsesi pada kemajuan. Terobsesi pencapaian angka kuantitatif. Warisan abad 20 yang positivistik, angka pertumbuhan (konsumsi) ekonomi dikejar sebagai (satu-satunya) bukti keberhasilan pembangunan negara. Entah, konsumsi riil (sesuai pendapatan dan kebutuhan) atau konsumsi semu (berbasis kredit).

Belum lagi, beberapa terma yang digunakan di dalam undang-undang ini, berpotensi menjadi polemik ‘komunalisme-kolektivisme’ vis a vis dengan individualisme. Pada pasal 1, ayat 1, misalnya, dikatakan ‘Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat’.

Pengalaman di lapangan, terma ‘masyarakat’ di sini, sering dikunci sebagai sesuatu yang umum (common sense), komunal, kolektif dan ‘banyak’. Tak ada yang salah dengan pengertian ini, namun pada praktiknya anggapan semacam ini seringkali berbenturan dengan kreativitas seniman/pegiat budaya yang individual dan khas.

Turunannya, polemik soal Budaya Asli-Budaya Luar, Budaya Tradisional-Modern atau Budaya Tinggi-Budaya Pop kerap terjadi. Tanpa sajian dialog-kebudayaan yang mencerahkan. Intimidasi dan ancaman muncul atas nama ‘banyak’ dan ‘penyelamat tradisi’. Kebudayaan seolah-olah sebatas kata benda, pasif, dan sudah demikian adanya sejak dulu kala (taken for granted).

Dari sisi birokrasi, dalam diskusi kemarin, terungkap dari peserta, penyusunan PPKD dilakukan asal-asalan oleh beberapa Pemerintah Daerah. Tanpa melibatkan orang-orang yang dianggap layak dan representatif.

Tak bisa dipungkiri, di tengah semangat Otonomi Daerah dan Pilkada langsung seperti sekarang ini, atmosfer politik jangka pendek justru dominan di berbagai lini sosial. Atmosfernya merembes kemana-mana, termasuk dalam penyusunan PPKD yang berorientasi jangka panjang.

Tak apa, hal demikian itu jadi tantangan tersendiri bagi seniman dan pegiat kebudayaan. Hal ini juga telah dijawab Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemendikbud RI, Sjamsul Hadi, ke depan usaha advokasi ke tingkat pemerintah daerah akan terus dilakukan.

JALAN KETIGA

Nilai ideal UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini tak cukup berhenti di aras potensial. Perlu aktualisasi oleh seluruh pihak, tanpa terkecuali.

Mengenai terma ‘masyarakat’, diperlukan edukasi terus-menerus bahwa bukan berarti tak ada tempat bagi individu. Sebab, pada pasal 1, ayat 13 dan 14, orang atau perorangan pun disebut sebagai Sumber Daya Manusia pemajuan kebudayaan.

Secara skriptural, undang-undang ini memberi porsi pada individu dan budaya pop. Namun, belajar dari yang sudah-sudah, jangan sampai kreativitas individu dan semangat pembaruan terpinggirkan akibat intoleransi budaya dan penyempitan makna.

Kebudayaan adalah sesuatu yang multi-dimensional. Ia menggembirakan sekaligus menakutkan bagi kalangan tertentu. Menggembirakan, sebab ia mampu menembus lapisan terdalam memori dan sanubari manusia. Ia melenturkan kognisi dan jasmani.

Sebaliknya, menakutkan bagi kalangan tertentu, sebab keluasan dan kedalaman budaya mampu menelusuri hal-hal yang ‘disembunyikan’. Ia coba ‘didisiplinkan’ dengan sesuatu yang kaku dan mapan. Didisiplinkan dengan aspek luaran-dekoratif, semacam tari penyambutan kedatangan pejabat pemerintah.

Kebudayaan itu dinamis, ia tak tak terikat bentuk sekaligus menghadirkan bentuk kreativitas di saat bersamaan. Oleh karenanya, perdebatan mengenai ‘budaya asli’ dan ‘budaya luar’ ialah ekspresi ketakpahaman definisi kebudayaan itu sendiri.

Ojax Manalu (Direktur RKI), dalam diskusi kemarin, cukup baik menjawab pertanyaan mengenai hal ini. Dari pengalamannya mengorganisir kegiatan kreatif, persoalannya bukan pada label ‘asli atau tidak’. Namun, bagaimana keterwakilan ekspresi budaya hadir dalam berbagai bentuk kolaborasi budaya.

Atau, katakanlah sebagai upaya diplomasi budaya di antara bangsa-bangsa di dunia. Mungkinkah, pengerasan identitas primordial-budaya membuka ruang dialog yang konstruktif dan sejuk? Bukankah interaksi budaya adalah sebuah proses saling mempengaruhi? Ibarat cermin, merefleksikan (budaya) diri sendiri dari pantulan budaya lain. Interaksi budaya adalah proses saling memperkaya satu sama lain, bukan sebaliknya.

Banyak lagi yang bisa diuraikan dari Kebudayaan, khususnya mengenai UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Namun, mari disingkat saja, Kebudayaan adalah segala sesuatu yang ada di waktu belakang, waktu kini, dan waktu depan kehidupan manusia. Ia adalah immaterial sekaligus material. Ia adalah nilai (value) sekaligus harga (price). Kebudayaan bukan semata yang hitam-putih, bukan dikotomis.

Barangkali, itulah sebabnya di dalam UU Pemajuan Kebudayaan ini, mesti ada upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Tujuannya, meletakkan asali Kebudayaan yang membahagiakan manusia Indonesia.

Bagaimana tak bahagia? Sudah cerdas, damai, sejahtera pula.

**************

AT ARIEF

Pendiri Sekolah Estetika

Moderator Webinar 1000 Tenda RKI “Pemajuan Kebudayaan Indonesia” yang diselenggarakan atas kerjasama Kemenko PMK, Friedrich Ebert Stiftung, Rumah Karya Indonesia dan 1000 Tenda Geopark Kaldera Toba pada Kamis (11/6/2020).