Diskusi Lintas Media, Ekonom Medan Sebut Omnibus Law Perlu Untuk Percepatan Investasi

Ekonom Muda UIN-SU, Gunawan Benjamin, SE MM, (berdiri) memaparkan pandangannya dalam kegiatan Diskusi Lintas Media di Hotel Polonia, Medan, Jumat (6/3/2020). (Foto TataBerita)

| Ekonom Muda Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Al Bara SE Sy ME, mengatakan, kemajuan ekonomi di Indonesia akan sulit terwujud jika investasinya dihambat dengan berbagai peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karenanya, perlu regulasi yang mempermudah dan mempercepat investasi, seperti Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini.

Hal ini disampaikan Al Bara dalam Diskusi Lintas Media “Potret Pengangguran dan Lapangan Kerja di Medan, Tantangan Ke Depan” yang digagas Mudanews di Hotel Polonia, Medan, Jumat (6/3/2020).

“Sulit untuk maju perekonomian Negara, apalagi di provinsi, jika investor yang sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat namun harus berhadapan lagi dengan peraturan daerah yang praktik korupsi birokrasinya tinggi,” ujar Bara.

Selanjutnya, Bara memaparkan, bahwa Omnibus Law merupakan penyederhanaan regulasi yang memungkinkan investasi berkembang tanpa hambatan peraturan yang karut-marut seperti saat ini.

“Kalau ingin percepatan investasi, kita harus mendukung Omnibus Law ini,” tegas Bara.

Dalam kesempatan sama, Ekonom Muda UIN-SU, Gunawan Benjamin, SE MM, menyatakan ada 5 faktor penghambat perkembangan investasi di Indonesia, yakni: daya saing yang rendah, SDM yang rendah, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan infrastruktur.

“Saat perang dagang antara AS dan China, justru perusahaan di Cina banyak yang berpindah ke Vietnam. Bukan ke Indonesia. Indonesia belum mampu membuat iklim investasinya menarik di mata investor global. Sehingga akselerasi pertumbuhan terhambat,” ujar Benjamin.

Senada dengan Bara, Benjamin meyakini Omnibus Law sebagai salah satu upaya percepatan investasi di Indonesia.

“Tumpang tindih aturan investasi serta birokrasi yang tidak efisien menjadi akar masalah buruknya iklim investasi di tanah air. Bahkan tumpang tindih regulasi tersebut menjadi salah satu pintu masuk tingginya biaya ekonomi nasional. Untuk itu RUU Cipta Kerja harus didukung,” tegas Benjamin.

Seperti diketahui, saat ini DPR sedang membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah. Pro dan kontra terhadap RUU ini merebak di masyarakat. Kalangan yang kontra menganggap Omnibus Law ini merugikan pihak buruh, jurnalis, dan juga lingkungan. (tb)