DPR RI Dukung Protes Keras Menlu RI, Kepemilikan RI Atas Natuna Sah Secara Hukum Internasional

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, saat memimpin rapat di gedung parlemen (Foto: Net)

Jakarta, TataBerita | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melalui Komisi I yang mengurusi bidang pertahanan, mendukung langkah Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, menyampaikan protes keras ke pemerintah Cina.

“Sikap tegas Menteri Luar Negeri yang melayangkan protes sudah tepat. Kami harap sikap yang disampaikan Menlu didukung penuh, termasuk oleh Kementerian ataupun lembaga lainnya,” kata Ketua Komisi I, Meutya Hafidz, kepada wartawan, Jumat (3/1/2020), seperti dilansir dari detikNews.

Meutya merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Perairan Natuna merupakan teritori Indonesia. Menurutnya, pemerintah Cina harus mematuhi konvensi PBB tersebut.

“Indonesia perlu berpegang teguh pada kesepakatan Internasional mengenai batas wilayah, dalam hal ini merujuk pada UNCLOS. China perlu paham agar hubungan baik yang terjalin selama ini antara kedua negara perlu juga perlu dilengkapi penghormatan batas wilayah, dan tentu acuannya adalah konvensi hukum laut internasional, UNCLOS,” tuturnya.

Meutya pun mengatakan perairan Natuna yang menjadi milik Indonesia dan tak bisa diganggu-gugat.

“Kalau untuk batas wilayah yang telah diakui UNCLOS, hukum laut internasional, sebagai wilayah Indonesia, ya ndak perlu ada runding-rundingan lagi. Hukum tersebut harus tegak dipatuhi semua pihak,” ujarnya.

Namun, Meutya mengatakan bahwa duduk berunding sah dan boleh saja, namun tanpa mengabaikan esensi dari pertemuan yang dilakukan.

“Jika mau duduk bersama sah-sah saja juga, tapi esensinya tetap; Indonesia meminta semua pihak mematuhi Hukum Laut Internasional yang berlaku,” tegasnya. (tb/dn)