DPR Usul Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan ke Bank Indonesia

Gedung DPR-MPR RI, Senayan Jakarta (Foto: Net)

Jakarta, TataBerita | Menyikapi kacaunya industri keuangan, Komisi XI DPR mengusulkan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan ke Bank Indonesia (BI), termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Usulan ini diungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga, melihat masalah yang mencuat di industri keuangan, khususnya sektor asuransi dan perbankan, seperti Asuransi Jiwa Bersama (AJB), Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga PT Bank Muamalat Tbk.

“Terbuka kemungkinan (dikembalikan fungsi pengawasan lembaga keuangan ke BI dan Kementerian Keuangan). Apa memungkinkan dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris dan di beberapa negara sudah seperti itu,” ungkap Eriko di DPR, Selasa (21/1/2020), seperti dilansir dari cnnindonesia.

Sotarduga melanjutkan, DPR akan mengevaluasi melalui panitia kerja (panja) mengenai kinerja industri jasa keuangan. DPR juga memasukkan agenda ini ke dalam Program Legislasi Nasional 2020.

“Nanti kami akan mulai masuk ke perubahan UU BI dan UU OJK,” ungkapnya. (tb/cnni)