Dugaan Catut Data Dukungan Perseorangan, KPU Tanjungbalai: Kita Siapkan BA5.KWK

Komisioner KPU Kota Tanjungbalai, Gustan Pasaribu

| Terkait dugaan pencatutan data dukungan Calon Perseorangan di Pilkada Walikota/Wakil Walikota Tanjungbalai 2020, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Gustan Pasaribu, menerangkan pihaknya sudah telah menyiapkan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (BA5.KWK).

“Ya, kalau ada warga merasa tidak ada memberikan dukungan (kepada Calon Perseorangan), dia cukup menandatangani BA5.KWK yang sudah kita siapkan. Maka dukungan akan dicabut secara otomatis. Dicoretlah nama dia, berkuranglah dukungan (Calon Perseorangan),” terang Gustan kepada TataBerita via seluler, Jumat (3/7/2020).

Gustan menambahkan, verifikasi faktual dukungan Calon Perseorangan berguna memastikan kesahihan dukungan tersebut.

“Kan masuk KTP dia ke kita, dimasukkan oleh Calon (Perseorangan), benar nggak ini mendukung, kami kan nggak tau makanya ada verifikasi faktual. Kita turunlah ke lapangan. Kalau ada keluhan (masyarakat) tak pernah berikan dukungan, petugas kita akan menyodorkan BA5.KWK,” imbuhnya.

Disinggung tentang dampak hukum bagi pencatut data dukungan Calon Perseorangan, Gustan menjawab bahwa hal ini bukan ranah KPU. Menurutnya, hal tersebut ada di ranah warga yang keberatan datanya dicatut.

“Terkait dengan apa konsekuensi hukum, pertanyaan tadi, itu tak urusan kami (KPU-red). Itu urusan pribadi yang bersangkutan (warga-red). Kalau merasa keberatan dia, dialah itu. Itu (pidana ke polisi-red) bukan urusan kami,” tandasnya.

Perlu diketahui, di dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 185 A ayat 1, berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini, di Pidana dengan Pidana Penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan,dan denda paling sedikit 36 Juta dan Paling Banyak 72 Juta”. (tb)