Ham-hem-hom, Ya Salam!

KATA: Bung Jemie

BUNG JEMIE

KETIKA KEKERASAN lumrah, HAM adalah ancaman. Lebih tepatnya, sesuatu yang menyebalkan. Ya, menyebalkan! Betapa tidak, kita sekarang sering dengar ungkapan, “Sedikit-sedikit HAM, apa-apa melanggar HAM! Pukul istri dan anak sendiri langgar HAM, jewer murid seutil dilaporkan orang tuanya ke polisi!” “Kalau semua hal melanggar HAM, penjara bisa penuh!”

Lalu, ego angkatan-lama muncul, “Zaman kami dulu, biasa itu ditempeleng orang tua gara-gara malas mandi, atau dilibas rotan guru PMP gara-gara tak hapal Pancasila! Tak ada yang lapor polisi, LBH, Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan KPAI. Bahkan, kalau kita lapor orang tua, bisa-bisa malah kita ditampar lagi!”

Puncaknya mereka bilang, “Ini HAM udah terlalu lebay!”

Ditambah olokan, “Ham-hem-hom!”

*

SATU KALI, kala mencari buku loak di Lapangan Merdeka Medan, saya terlibat pembicaraan dengan salah seorang pedagang buku perkara HAM ini. Entah darimana bermula, karena kesalnya dia mendengar berita merajalelanya kawanan geng motor di Medan, dia bilang “Eloknya geng motor ini ditembak mati saja, untuk apa lagi diproses-proses di kantor polisi. Jumpa di jalan, tembakkan kepalanya! Atau bakar aja hidup-hidup!”

“Mak, macam zaman Petrus dululah ya!” tanggap saya.

“Ya, apa lagi. Soeharto ada benarnya itu, biar tak ada lagi preman di Medan!”

“Kan yang ditembak belum tentu salah, biarlah nanti hakim yang memutuskan, salah atau tidak! Tak ada orang boleh dipidana sebelum divonis oleh hakim!”

“Akh, kalau udah masuk pengadilan, bisa aja orang hukumannya ringan, atau malah bebas! Bagus matikan saja!”

“Tapi itu melanggar HAM!”

“Sikit-sikit HAM! Ham-hem-homlah!”

Lalu, saya buka soal sama dia, “Kalau nanti tiba-tiba kios jualanmu ini digusur untuk pembangunan hotel milik sembilan kadal yang terkenal itu, dan karenanya kalian tak rela dan melawan, lalu Satpol PP dan polisi melakukan kekerasan, kios kalian ditumbangkan paksa, kalian dipukuli, bahkan dijebloskan ke penjara, kau dituduh PKI karena menghalangi pembangunan, macam jaman Pak Harto dulu. Dan dipenjara pun kasusmu tak kunjung disidangkan sampai kau bernyanyi lagu lama, ‘Bapak Jaksa, Amang Hakim kapan saya diperiksa…’ kira-kira atas dasar apa kau menuntut?”

“HAM!”

“Ham-hem-hom ya!”

**

YANG BIKIN KITA garuk-garuk kepala, walau tak gatal, kemudian ungkapan “ham-hem-hom!” digunakan mengolok orang-orang yang memegang teguh prinsip HAM bukan hanya datang dari kalangan awam, bahkan anggota DPR yang terhormat(kah?)–yang ditugaskan membuat undang-undang, yang di dalamnya tentu saja ada undang-undang tentang HAM atau ratifikasi konvenan hak asasi manusia tertentu. Ia, anggota dewan, yang tak saya sebutkan namanya, satu kali di forum ILC mencurahkan kejengkelan kepada HAM, ia tidak terima kalau pemerintah selalu dituduh melanggar HAM, polisi melanggar HAM, padahal faktanya, menurut dia masyarakat juga melanggar HAM; ketika demo membakar ban, misalnya.

“Jangan hanya kewajiban negara, kewajiban masyarakat juga harus diperhatikan dalam HAM ini!” katanya.

Melihat ini, wajar kalau pemerintahan sekarang tidak memberi perhatian serius soal HAM di negeri ini, bila anggota parlemennya yang bertugas memastikan pemerintah berjalan dengan baik tidak mempunyai pengetahuan HAM memadai. Bahkan untuk hal-hal elementer sekalipun.

Dalam HAM, tidak ada kewajiban masyarakat, yang ada kewajiban negara untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Dan, yang menjadi pelanggar HAM selalu adalah negara, karena dia yang mempunyai kewajiban, sedang kalau dilakukan oleh masyarakat maka dia adalah pelanggaran hukum biasa.

Ditambahkan lagi, di forum yang sama Menkopolhukam, tak saya sebutkan namanya, juga bilang, “Tidak ada pelanggaran HAM di zaman Jokowi!”

Untuk membatalkan pernyataan ini, tentu kita tak perlu membuktikan adanya kasus baru di era Jokowi–dan kalau itu kita inventarisir akan ada daftar panjang: kasus Novel yang tak selesai, pembubaran organisasi dengan Keppres, penanganan demo dengan kekerasan–, yang kita perlukan hanya memeriksa apa kemajuan (progress) dari penanganan kasus-kasus pelanggaran yang lama: Kasus 65, Petrus, Timor-Timur, Papua, Aceh, dll.

Tak ada kemajuan, tho!

Ya, itu juga bentuk pelanggaran, karena dalam HAM, bukan hanyak berbuat yang melanggar, tidak berbuat apa-apa juga bentuk pelanggaran.

***

AGAKNYA, kita berada dalam lingkar atau malah spiral kekerasan, sebagai dikatakan Dom Helder Camara, agamawan cum aktivis anti kekerasan. Ketika kekerasan menjadi lumrah, kekerasan yang satu dilawan dengan kekerasan yang lain, sehingga membentuk lingkaran yang semakin membesar dan membesar layaknya spiral.

Di rumah di jewer orang tua, di sekolah gantian membully kawan, di jalanan terlibat gang motor, kemudian polisi merespon dengan menembak mati–sebagai keinginan kawan saya yang tukang buku tadi.

Ditambah lagi, rezim yang berkuasa, yang entah karena pura-pura atau memang tidak tahu, menganggap kekerasan dan pelanggaran HAM adalah hal yang wajar, sehingga isu hak asasi manusia tidak menjadi prioritas. Kalah penting ketimbang pembangunan jalan layang, tol, underpass, gorong-gorong, dan pemindahan ibu kota…

“Ham-hem-hom!”

Ya, salamlah sudah!

________________

JEMIE SIMATUPANG

Pedagang Buku Bekas.