ICW: UU KPK Yang Baru Memperlambat Kerja KPK, Presiden Jangan Buang Badan!

Ilustrasi Gedung KPK.

Jakarta, TataBerita | Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Undang-Undang KPK yang baru (UU nomor 19/2019) terbukti memperlambat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi. Terbukti dari kasus Operasi Tangkap Tangan terbaru yang menjerat komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

“Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini, membuktikan bahwa pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Minggu (12/1/2020), seperti dilansir dari detiknews.com.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan ada dua hal dari peristiwa ini yang membuktikan memperlambat kerja KPK. Pertama, terkendalanya penggeledahan kantor PDIP karena harus mendapat izin Dewan Pengawas KPK dahulu. Padahal, penggeledahan sifatnya mendesak dan seharusnya tidak perlu izin dulu.

“Faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ini disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas,” tutur Kurnia.

Kedua, isu tim KPK yang diduga dihalangi saat sedang penyelidikan. Kurnia menyebutkan semestinya seluruh pihak bersikap kooperatif dan tunduk pada proses hukum yang sedang dijalani KPK.

“Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata. Sebab, pemberlakuan UU KPK justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut,” tegasnya.

Menyikapi ini, ICW mendesak Presiden agar segera menerbitkan Perppu KPK.

“Untuk itu, ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelamatkan KPK. Dan KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum,” tegas Kurnia. (tb/dc)