Ini Poin-Poin Status Darurat Kesehatan dan PSBB Yang Ditetapkan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi didampingi Menkes Agus Terawan saat umumkan pasien terjangkit Corona di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/3/2020) (Foto: detik.com)

| Terkait penanganan wabah Corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) no 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Selasa (31/3/2020).

Status Darurat Kesehatan Masyarakat ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB,” ujar Jokowi dalam pidatonya.

Dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berikut ini adalah poin-poin dari penetapan Status Darurat Kesehatan Masyarakat:

Pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar.

Kedua, jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah disiapkan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya.

Keempat, tentang tarif listrik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, Juni 2020.

Kelima, antisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah Rp 10 miliar, OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui e-mail atau media komunikasi digital seperti WA. (tb)