Kasus Jiwasraya, Jampidsus Kejagung: Pengembalian Kerugian Negara Tak Menghilangkan Pidana

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta (Foto: Tempo)

Jakarta, TataBerita | Pengembalian kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya tak akan menghilangkan tuntutan pidana terhadap para tersangka pelaku korupsi. Hal ini disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Andriansyah.

“Sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan tuntutan pidana kepada pelaku,” ujar Febrie di Kejagung, Senin (3/2/2020) seperti dilansir dari cnbcindonesia.

Febrie menerangkan, belum ada seorang pun menyetor balik kerugian negara yang diduga sampai 13,7 triliun itu.

“Belum ada itikad baik dari para tersangka untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Sampai saat ini, Kejagung telah menahan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi di Jiwasraya.

Kelima tersangka tersebut yaitu Benny Tjokrosaputro atau Bentjok adalah Dirut PT Hanson International Tbk (MYRX), Heru Hidayat adalah Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM), Hary Prasetyo merupakan Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018, Hendrisman Rahim, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, dan Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya.

Benny Tjokro, dalam satu kesempatan menolak dipersalahkan sendirian dalam dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya. Dia menggugat pihak Kejagung untuk menangkap pihak-pihak lain yang membuat Jiwasraya bangkrut.

“Ada puluhan manager investasi, berarti ada puluhan/ratusan jenis saham yang bikin rugi. Kenapa nggak semua ditangkap?” Tulis Benny Tjokro dalam sebuah surat yang diserahkan kepada wartawan seusai pemeriksaan di Kantor KPK. (tb/cnbci)