Kategori Negara Maju, Bunga Hutang Indonesia Akan Naik

Ilustrasi pengrajin gitar di Boyalali. Ekspor alat musik termasuk gitar yang selama ini menjadi salah satu andalan Indonesia, terdampak dengan dikeluarkannnya Indonesia dari negara berkembang oleh Amerika, bea masuk pada produk tersebut akan menjadi lebih tinggi (Foto Nusabali)

| Setelah Amerika Serikat (AS) resmi mengeluarkan Indonesia beserta 24 negara lain dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (10/2/2020), maka Indonesia masuk kategori negara maju. Dampak kebijakan ini, Indonesia tak lagi menerima beberapa fasilitas seperti pendanaan pihak luar, bunga pinjaman rendah, dan bea masuk murah.

Ekonom Universitas Indonesia, Fihtra Faisal Hastiadi, menyatakan dengan dikeluarkannya dari daftar negara berkembang, Indonesia tidak lagi menerima fasilitas official developmnet assitance (ODA), yakni alternatif pembiayaan eksternal untuk pembangunan sosial-ekonomi.

Selain itu, menurut Fihtra, Indonesia juga tak lagi mendapat fasilitas pinjaman bunga rendah.

“Kita bicara mengenai utang, maka kita tidak dapat lagi klasifikasi ODA karena dengan itu kita akan mampu mendapatkan bunga yang murah. Kalau di bawah US$4.000 bisa dapat 0,25 persen,” ujar Fihtra, seperti dilansir dari Antara.

Indonesia juga kehilangan Generalized System of Preferences (GSP), yakni fasilitas pemotongan bea masuk barang ekspor negara-negara berkembang yang bertujuan membantu perekonomian negara tersebut.

Ekonom Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas, menyatakan saat ini terdapat 3.544 produk Indonesia yang menikmati fasilitas GSP, dengan nilai ekspor tahunan mencapai US$2,1 miliar pada 2018. Ekspor signifikan termasuk perhiasan emas, ban karet, tas olah raga, alat musik.

Satria memaparkan, AS sendiri merupakan salah satu negara penting bagi prospek neraca perdagangan Indonesia.

“Indonesia menikmati surplus perdagangan US$9,6 miliar dengan AS pada 2019,” ujarnya, Senin (24/2/2020), seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, Presiden AS Donald Trump acap kritis pada negara-negara ekonomi besar, seperti China dan India karena masih dikategorikan negara berkembang.

Trump menganggap hal ini tak adil, mengingat negara-negara berstatus negara berkembang memperoleh pemotongan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor dan impor.

“China dipandang sebagai negara berkembang. India dipandang sebagai negara berkembang. Kami tidak dipandang sebagai negara berkembang. Sepanjang yang saya ketahui, kami juga negara berkembang,” ujar Trump bulan lalu saat berkunjung ke Davos, Swiss. (tb/at/cnni)