Kesimpulan Rapat DPR-RI dan Pemerintah: Hanya Ada Dua Status Pegawai Pemerintah

Gedung DPR-MPR RI, Senayan Jakarta (Foto: Net)

Jakarta, TataBerita | Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat memastikan tak ada lagi status pegawai pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rapat antara anggota legislatif dan eksekutif, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2929), menyimpulkan bahwa ke depan, secara bertahap, tidak ada lagi jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

“Sementara saat ini (faktanya) masih ada. Bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai kontrak. Dan yang mengenaskan, mereka dibayar, masuk dalam kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Yang seperti ini tidak kompatibel dengan undang-undang yang sudah berlaku,” ujar Arif, Jakarta, Senin (20/1/2020), seperti dilansir dari cnbcindonesia.

Dalam rapat tersebut, pihak pemerintah mengakui dengan dikeluarkannya undang-undang ASN, memang hanya ada dua status pegawai pemerintah yaitu PNS dan PPPK. (tb/cnbci)