Ketua DPR RI, Puan Maharani: Pemerintah Harus Tegas dan Satu Suara Menyikapi Polemik Perairan Natuna

Ketua DPR RI, Puan Maharani (Foto: Net)

Jakarta, TataBerita | Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah bertindak tegas dan seluruh kementerian/lembaga satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri sembari mengutamakan diplomasi damai dengan Cina terkait polemik perairan Natuna.

“Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982),” kata Puan, Jakarta, Senin (6/1/2020) seperti dilansir dari tempo.co.

Menurut Puan, tak ada alasan Indonesia membiarkan wilayahnya diklaim negara lain. Ia pun meminta pemerintah Cina menghormati hukum internasional UNCLOS 1982.

“Pemerintah Indonesia harus tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Puan juga meminta pemerintah menambah armada kapal untuk berpatroli di kawasan ZEE menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dan mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna. Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi berkala kebijakan sanksi terkait Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF).

“Hal itu untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” ujarnya. (tb/tc)