Ketua TP-PKK Sumut, Nawal Edy Rahmayadi: Harus Ada Efek Jera Ke Pelaku Perdagangan Manusia

Ketua TP-PKK Sumut, Nawal Edy Rahmayadi, saat mengunjungi korban perdagangan anak di bawah umur di Medan, Senin (29/6/2020) (Foto: Humas)

| Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi mengatakan harus ada efek jera ke pelaku perdagangan manusia (human trafficking), baik penyalur maupun yang menampung (mempekerjakan) anak di bawah umur.

Hal ini dikatakannya saat mengunjungi dan memberi motivasi kepada korban perdagangan anak di bawah umur yang ditampung Pemprov Sumut di salah satu rumah di kota Medan, Senin (29/6/2020).

“Kepolisian agar bisa mengejar pelaku, jangan hanya sampai di situ saja (penanganan korban-red). Sehingga efek jeranya ada. Jadi nanti kepolisian bisa melanjutkan dan berkoordinasi dengan kepolisian di tempat tujuan mereka (tempat pemulangan), dan anak-anak ini harus diawasi,” tegas Nawal.

Nawal mengaku prihatin atas kasus penganiayaan yang menimpa para pekerja di bawah umur ini.

“Tentu saya sangat prihatin ya, karena mereka itu masih di bawah umur. Terus mereka dipekerjakan dan dianiaya. Kenapa bisa sampai seperti itu, majikannya juga sangat tega,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya melalui Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sumut berkomitmen memberikan perlindungan.

“Sebisanya, kami mengurangi yang seperti ini. Kami pun berusaha memulangkan mereka. Kami berharap orangtua mereka bisa mengawasi anak-anaknya lebih ketat lagi. Tadi juga ada satu organisasi yang katanya peduli untuk membantu pemulangan mereka (korban). Kita bersyukur mendapat dukungan agar anak-anak terhindar dari tindakan perdagangan orang,” tandasnya.

Di lokasi sama, Kepala Dinas P3A Sumut Nurlela menyampaikan, saat ini kasus perdagangan manusia banyak diterima laporannya, baik dari korban, LSM maupun masyarakat. Pihaknya pun selalu menelusuri dan menangani semaksimal mungkin, di 33 kabupaten/kota hingga negara tetangga se-ASEAN.

“Alhamdulillah penanganannya sebagian besar ada di Polda Sumut. Yang jelas, itu semua illegal (mempekerjakan anak di bawah umur-red),” tegasnya. (tb)