Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi: Pecat dan Usut Dugaan Obstruction of Justice Yasonna Laoly

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan Yasonna Laoly ke KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2020) (Foto: RMOL)

Jakarta, TataBerita | Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindakan menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung (Obstruction of Justice) terkait kasus tindak pidana korupsi mantan komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

Hal ini dikatakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari ICW, YLBHI, PUSaKO, PSHK, LBH Jakarta, Komunitas Sekolah Anti Korupsi Bali, LBH Pers, KontraS, MaTA, SAHdar Medan, SEKNAS FITRA, Perludem, Imparsial, JATAM, SAFEnet, BEM UI, Lokataru, PBHI, TII, dalam siaran persnya seperti disampaikan SAHdaR Medan kepada TataBerita, Jumat (24/1/2020).

Menurut koalisi, pernyataan Yasonna berkali-kali bertolakbelakang dengan pernyataan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai keberadaan tersangka Harun Masiku. Seperti diketahui, Dirjen Imigrasi mengumumkan Harun telah berada di Indonesia sejak 7 Februari 2020, (22/1/2020), sementara itu, Yasonna berulangkali mengatakan Harun sedang tidak berada di Indonesia.

Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga mempertanyakan sekaligus menduga keras kehadiran Yasonna Laoly saat peresmian Tim Advokasi Hukum DPP PDIP, (15/1/2020), sebagai konflik kepentingan. Menurut mereka, sulit memisahkan kapasitas Yasonna dalam hal ini, sebagai Menteri Hukum dan HAM atau Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM.

Kesimpulannya, dugaan menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) Yasonna Laoly didasari atas kedua hal di atas, yaitu menebar hoaks keberadaan Harun dan bias kepentingan mendatangi peresmian tim advokasi hukum di DPP PDIP. (tb)