Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Kebijakan Covid-19 Pemerintah Indonesia

Ilustrasi Virus Covid-19 (Foto: Net)

| Gabungan organisasi non pemerintah (Ornop) yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) menggugat pemerintah Indonesia terkait kebijakan penanganan wabah virus corona (covid-19).

Melalui siaran pers, KMS menyesalkan dan menggugat cara pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 karena dinilai jauh dari pemenuhan hak konstitusional rakyat yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Menurut KMS, pemerintah menunjukkan sikap remeh dan cenderung anti-sains saat pertama kali virus ini muncul di Cina dan menyebar ke kawasan lain dengan minimnya persiapan (kampanye, rumah sakit, prosedur dan protokol) dan inisiatif pencegahan penyebaran virus.

Pemerintah Indonesia nampak gagap dilihat dari kesalahan-kesalahan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk miskomunikasi Kementerian Kesehatan dengan instansi lainnya seperti saat kasus pertama diumumkan, juga temasuk pelanggaran hak privasi pasien.

Pemerintah juga membuat premis keliru merespon Covid-19 saat mencurahkan perhatian dan dana mengantisipasi virus yang lebih memilih memberikan insentif dana untuk industri pariwisata termasuk buzzer ketimbang fasilitas kesehatan.

Adapun tuntutan KMS terdiri dari lima poin:

Pertama, pemerintah harus mengubah dan memperbaiki mekanisme respon pandemik global virus corona (Covid-19). Kedua, membenahi manajemen komunikasi publik dengan membatasi bila perlu melarang para pejabat yang tak relevan di bidang media atau kesehatan publik memberikan informasi publik.

Ketiga, pemerintah harus tetap menjaga hak privasi warga. Keempat, pemerintah harus memastikan upaya minimalisasi stigma dan diskriminasi terhadap pasien Covid-19. Kelima, pemerintah harus turun tangan secara nyata mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik.

Siaran pers ini ditandatangani KontraS, Lokataru, YLBHI, LBH Masyarakat, WALHI, PKBI, YLKI, P2D, Migrant Care dan AJAR di Jakarta, Jumat (13/3/2020). (tb)