Komisi II DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Opsi Kenaikan Ambang Batas Parlemen Mencuat

Ilustrasi bendera Partai Politik (Foto: PolitikToday.com)

| Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas tiga opsi terkait ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari proses yang ada, tiga opsi mencuat, yakni tetap di angka 4 persen, naik menjadi 7 persen dan ambang batas berjenjang.

Dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (9/6/2020), sejumlah fraksi politik di DPR-RI punya pendapat yang berbeda-beda.

Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai PT tetap di angka 4 persen.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpendapat PT ambang batas pencalonan Presiden/Wakil Presiden harus sama yakni di 4,5 persen.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sesuai Rakernas I PDIP Januari 2020, merekomendasikan PT naik menjadi 5 persen.

Dukungan kenaikan PT menjadi 5 persen juga disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Golongan Karya (Golkar) mendukung kenaikkan PT menjadi 7 persen.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sendiri akan menyampaikan keputusan final mengenai PT jelang pembahasan Undang-undang ini bersama pemerintah.

Seperti diketahui, ambang batas parlemen (PT)  terus bertambah. Pada Pemilu 2009 adalah 2,5 persen suara, Pemilu 2014 menjadi 3,5 persen dan pada Pemilu 2019 menjadi 4 persen.

Jika partai peserta pemilu tak mampu meraih ambang batas parlemen, maka suaranya hangus dan tak mendapat kursi di parlemen. (tb/cnni)