Komnas HAM: Hari Meninggalnya Munir Layak Jadi Hari Perlindungan Para Pembela HAM

Foto dan kutipan ucapan Munir (Foto: Istimewa)

| Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Choirul Anam mengatakan hari meninggalnya Munir selayaknya dijadikan Hari Perlindungan Para Pembela HAM Indonesia.

“Pentingnya 7 September sebagai Hari Perlindungan Para Pembela HAM, bukan hanya untuk mengenang Cak Munir, namun lebih jauh adalah merawat semangat dan ide perlindungan pembela HAM Indonesia itu sendiri agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia,” kata Choirul melalui siaran pers, Senin (7/9/2020).

Menurut Choirul, Munir adalah pejuang HAM yang memperjuangkan hubungan sipil dengan militer agar bisa dikelola dengan sistem demokrasi berbasis HAM.

“Peristiwa Mapolsek Ciracas yang diserbu, atau berbagai kasus kekerasan lainnya yang melibatkan hubungan sipil militer tidak akan terjadi bila bisa berjalan sesuai yang diperjuangkan Munir. Negara kita akan memiliki militer yang tangguh dan lebih profesional dalam pertahanan negara,” imbuhnya.

Peran Munir, ujar Choirul, sangat besar  dalam memperjuangkan hak para pejuang HAM di seluruh pelosok negeri.

“Peran Cak Munir dalam kampanye perlindungan pembela HAM sangat besar, dan Cak salah satu pionir dalam pembelaan para pembela HAM di Indonesia,” tandasnya.

Mengingatkan, pada 7 September 2004 silam, Munir tewas dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menunjukkan Munir tewas karena racun arsenik.

Proses persidangan kasus pembunuhan Munir menjerat dua orang. Mereka adalah bekas pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan.

Indra divonis setahun penjara, sementara Pollycarpus divonis 14 tahun penjara, dengan remisi total 4 tahun 6 bulan 20 hari dan kini telah bebas.

Selain itu, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi PR juga sempat diseret ke pengadilan terkait kasus pembunuhan Munir, namun ia divonis bebas.

Baca juga: Skor Indeks Demokrasi Indonesia Turun dan Stagnan di Bawah Timor Leste

Sementara itu, Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir, Usman Hamid, sempat meminta Presiden Joko Widodo membuka seluruh hasil penyelidikan TPF terkait pembunuhan Munir.

Perintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF Kasus Munir dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2004 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, pemerintah mengklaim dokumen TPF hilang. Padahal sejak lama TPF telah memberikan dokumen hasil penyelidikan itu kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara. (tb)