Konflik Agraria dan Tenurial di Sumut, Koalisi Masyarakat Adat Desak DPRD Segera Sahkan Ranperda

Salah seorang peserta aksi Koalisi Masyarakat Adat membentangkan spanduk: "Sahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara", Medan, Senin (10/2/2020). (Foto Istimewa)

Medan, TataBerita | Konflik agraria dan persoalan tenurial (hak ulayat) terus berlanjut di Sumatera Utara (Sumut) dan semakin parah dengan belum adanya payung hukum di tingkat daerah.

Menyikapi hal ini, Koalisi Ranperda Masyarakat Adat menggelar aksi damai mendesak DPRD Sumut segera mengesahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara, Senin (10/2/2020).

“Urgensi Perda itu adalah sebagai payung hukum terhadap pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian konflik-konflik tenurial dan konflik agraria yang terus dialami Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Apalagi mengingat konflik ini bersifat struktural,” ujar Perwakilan Koalisi Ranperda Masyarakat Adat, Ansyurdin, seperti dilansir dari rilis resmi.

Ansyurdin menambahkan, berdasarkan data dari Hutan Rakyat Institue (HaRI), saat ini ada 48 komunitas adat yang masih konflik dengan perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Sumut. Di seputaran Danau Toba terdapat 23 komunitas masyarakat adat yang konflik dengan Perusahaan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari dan 4 komunitas adat lainnya konflik dengan institusi Kehutanan dan Perkebunan.

“Sementara di Pesisir Timur Sumatera Utara, masyarakat adat Rakyat Penunggu menjadi korban perampasan lahan oleh PTPN II. Dari 76 kampung, 20 kampung Rakyat Penunggu sudah menduduki wilayah adatnya, walau hanya sebagian kecil saja yang sudah mereka kelola. Begitu pun mereka kerap dianggap penggarap oleh pihak PTPN II. Keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu masih dipinggirkan oleh Negara,” ujar Ansyurdin.

Dengan disahkannya Ranperda ini nantinya, Ansyurdin menyatakan, tidak hanya menjadi payung hukum terkait hak-hak masyarakat adat yang ada, tapi bisa jadi dasar pengesahan komunitas-komunitas adat yang ada melalui verifikasi dan validasi DPRD Sumut maupun Pemprov Sumut.

“Saat ini ada 6 komunitas adat yang menunggu pengesahan tersebut,” ujar Ansyurdin.

Koalisi Ranperda Masyarakat Adat di Sumut adalah gabungan dari organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat yang peduli dengan isu-isu masyarakat adat dan agraria di Sumatera Utara. Lembaga tersebut terdiri dari Hutan Rakyat Institute (HaRI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumut, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Sumatera Utara (BAKUMSU), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumut, dan AMAN Tano Batak. (tb)