Laporkan Bila Ada, Kemendikbud Larang Komite Sekolah Lakukan Sejumlah Kutipan Uang

Infografis Komite Sekolah (Dok. Kemendikbud)

Medan, TataBerita | Peningkatan kualitas pendidikan nasional merupakan kewajiban konstitusional penyelenggara negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat yang dititipkan Pembukaan UUD 1945.

Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan bertujuan menjamin penyelenggaraan belajar-mengajar yang sehat. Salah satunya, Keputusan Mendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Peraturan ini menegaskan komite tak boleh melakukan pungutan uang ke murid atau Wali Murid.

Jenis pungutan yang dilarang antara lain:
uang SPP
, sumbangan pembangunan, biaya les
, biaya daftar ulang
, iuran ultah sekolah
, uang ujian semester dan tengah semester
, pembelian buku LKS
, seragam sekolah.

Penerapan di lapangan, bila murid dan wali murid masih dipungut juga, maka dapat melaporkannya ke:

1. Unit Layanan Terpadu
SMS:0811 976929; Telepon:(021) 5703303, 57903020; surel:pengaduan@kemdikbud.go.id; https://ultkemdikbud.go.id

2. Posko Pengaduan Itjen. Kemendikbud
SMS: 0811 9958 020; surel:pengaduan.itjen@kemdikbud.go.id

3. LAPOR! 1708; https://lapor.go.id

4. Saber Pungli 193 dan 0821 1213 1323; SMS: 1193; surel:lapor@saberpungli.id

5. Kanal Informasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota

6. Kanal Informasi OMBUDSMAN Daerah/Kota

Seluruh pihak diharapkan bisa bekerja sama dalam hal ini, pendidikan adalah aset jangka panjang bangsa dan negara.(tb)