Lebih 50% Tambang Di Indonesia Beroperasi Tanpa Izin

Ilustrasi lokasi pertambangan di Indonesia (Foto Industry)

 | Pertambangan ilegal terus beroperasi dan mengeruk keuntungan di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan lebih dari 50% pertambangan di Indonesia bekerja tanpa izin pemerintah.

“Dalam record kita, tambang yang berizin itu 7.464 (46% – red), yang tanpa izin 8.683 (54% – red) titik,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta, Senin (17/2/2020), seperti dilansir dari Republika.

Hal ini diungkapkan oleh Siti Nurbaya terkait dengan rencana pemerintah untuk menutup seluruh tambang yang tak berizin melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Siti Nurbaya mengatakan luas wilayah tambang tak berizin sampai April 2017 sebanyak 146.540 hektar. Sedangkan luas wilayah yang sudah direklamasi pascatambang adalah 59.903 hektar.

Ia juga mengungkapkan proses penutupan tambang-tambang tanpa izin ini dilakukan dengan proses pengindentifikasian yang mendalam dan bertahap.

“Harus diidentifikasi dulu secara mendalam. Kemudian penyelesaiannya bertahap,” ujarnya.

Siti Nurbaya mencontohkan, penutupan tambang emas yang ada di sekitar Gunung Halimun Salak yang berjumlah 108 titik akan dilakukan terlebih dulu dibanding dengan daerah-daerah lainnya.

“Mungkin yang kita duluin Halimun Salak. Kalau di Kalimantan tengah ada Zirconia. Macam-macam sih. Semua yang terkait aja,” katanya. (tb/rc)