MAKI Ajukan Gugatan Terhadap Perpres Program Kartu Prakerja

Ilustrasi Kartu Prakerja (Net)

| Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020 tentang program Kartu Prakerja.

“MAKI akan mengajukan gugatan Judicial Review untuk membatalkan Perpres baru ke Mahkamah Agung,” terang Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui siaran pers, Senin (13/7/2020).

MAKI menilai, Perpres yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada tanggal 7 Julis 2020, itu sama sekali tak menyelesaikan kekacauan program Prakerja, melainkan MAKI justru terkesan melegalkan penyimpangan.

“Terkesan melegalkan dugaan penyimpangan karena tidak membenahi dugaan kesalahan yang telah terjadi,” tegas Boyamin.

Boyamin melanjutkan, Perpres baru itu tidak menyentuh persoalan substantif, tidak tegas menyatakan pengadaan pelatihan harus berpedoman pada pengadaan barang dan jasa yang transparan, kompetitif, dan tidak terjadi monopoli.

“Perpres baru hanya seakan-akan telah melakukan pembenahan namun tidak menyentuh hal yang substantif,” tegasnya.

Sebelumnya, MAKI sempat melaporkan dugaan penyimpangan pengadaan pelatihan kartu tersebut ke KPK.

Salah satu yang disoroti MAKI ialah pemilihan platform digital yang tidak dilakukan lewat lelang terbuka. (tb)