Pasal Pers dalam Omnibus Law Dinilai Langkah Mundur Demokrasi

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan (Foto CNNIndonesia)

| Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja memasukkan 2 pasal berkaitan dengan pers dalam paket penyerderhanaan perundangan-undangan tersebut. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan menilai dua pasal  tersebut merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam dunia pers dan sebagai langkah mundur demokrasi sehingga kembali ke Orde Baru.

“Jadi kalau pemerintah memasukkan klausul itu sama dengan campur tangan lagi urusan pers. Itu kan seperti mengembalikan sejarah Orde Baru, itu harus kita lawan,” ujar Abdul Manan, di Jakarta, Selasa (18/2/2020), seperti dilansir dari Kompas.

Lebih lanjut Abdul Manan mengatakan bahwa pasal-pasal terkait pers dalam omnibus law ini cacat administratif karena tidak melibatkan organisasi pers dalam perumusannya.

“Kami menganggap Omnibus Law soal pers ini cacat administratif karena sama sekali kami tidak pernah diajak bicara,” katanya.

Abdul Manan menjelaskan, terdapat dua pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang akan direvisi. Pasal itu yakni soal modal asing dan ketentuan pidana.

Dalam draft yang beredar, Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Pasal 11 berbunyi: “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal”.

Dalam Pasal 18 menyebutkan pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

Adapun revisi ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar”.

Ayat 2 berbunyi: “Bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”.

Lalu ayat 3 yang berbunyi: “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif”.

Terakhir, ayat 4 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Organisasi wartawan seperti AJI, LBH Pers, PWI, hingga IJTI merasa keberatan dan mengecam masuknya dua pasal kegiatan pers ke dalam paket penyederhanaan aturan tersebut. (tb/kc)