Pembentukan Pansus Jiwasraya, Wakil Ketua DPR: Tunggu Hasil Kerja Panja

Wakil Ketua DPR-RI Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin (Foto: Antara)

Jakarta, TataBerita | Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Azis Syamsuddin, menilai agar tidak terjadi tumpang tindih, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sebaiknya menunggu Panitia Kerja (Panja) yang saat ini telah terbentuk dan bekerja.

“Sebaiknya tunggu perkembangan dan hasil rapat di tingkat Panja, supaya tidak terjadi tumpang tindih penanganan masalah. Tak bisa terburu-buru, ada mekanisme dan prosedurnya,” ujar Azis, di Jakarta, Minggu (9/2/2020), seperti dilansir dari Antara.

Azis menambahkan, seharusnya langkah yang diambil memberi kesempatan Panja bekerja hingga tuntas dan mendapatkan kesimpulan kasus Jiwasraya. Hasil kerja Panja akan ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus), kemudian dibacakan di sidang paripurna DPR.

“Biarkan Panja bekerja sampai tuntas dan mengambil kesimpulan. Hasil kerjanya akan difollow-up dalam proses yang selanjutnya di Rapim dan Bamus, untuk kemudian sampai dibacakan di sidang paripurna,” ujar Azis.

Hal ini dikatakan Azis sebagai respon usulan Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera terkait pembentukan Pansus Hak Angket kasus Jiwasraya yang telah dimasukan ke Sekretariat Jenderal DPR, Selasa (4/2/2020).

Azis menerangkan Sekretariat Dewan telah menerima usulan pembentukan Pansus tersebut. Namun, menurut Azis, pembentukan Pansus jalannya masih panjang. Usulan tersebut akan terlebih dulu dibahas di tingkat Rapim, di tingkat Bamus, terakhir ke Sidang Paripura DPR.

“Ya di Rapim dan Bamus, semua masukan kita pertimbangkan, apa perlu usulan dibawa ke sidang paripurna atau tidak. Di Rapat paripurna yang akan memutuskan perlu pembentukan Pansus atau tidak. Mekanismenya begitu, jadi semua perlu proses dan menghormati aturan main di parlemen,” ujar Azis.

Azis melanjutkan, belum ada jaminan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya akan dibacakan dalam forum Rapat Paripurna terdekat.

Seperti diketahui, DPR telah membentuk Panja Jiwasraya di tingkat komisi-komisi di DPR, yakni Panja di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI yang bekerja membahas kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang telah merugikan negara sebesar 13,7 triliun. (tb/at)