Pemko Medan Dinilai Tak Dukung Pelaku Usaha, HIPMI Kritik Keras Akhyar

Pembukaan kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) IX Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Medan di Le Polonia Hotel, Jl Sudirman Medan, Kamis (10/9/2020) (Foto: Istimewa)

| Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Medan mengkritik keras buruknya kinerja birokrasi Pemerintah Kota (Pemko) dalam melayani para pelaku usaha di kota ini.

Hal ini diungkapkan Ketua HIPMI Medan, Mazz Reza Pranata, saat memberi kata sambutan di pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IX HIPMI Kota Medan, di Le Polonia Hotel, Jl Sudirman Medan, Kamis (10/9/2020).

“Kami berharap pemerintah Kota/Kabupaten hingga Provinsi tidak hanya berpihak kepada kalangan pengusaha tertentu. Jadikan kami anak kandung. Itu (pengusaha-red) yang dibela pemerintah sekarang, telah lari keluar negeri membawa uang pajak ke sana. Kita yang berjuang di negeri sendiri harusnya lebih diperhatikan,” tegas Reza.

Buruknya kinerja birokrasi Pemko Medan, imbuh Reza, sudah tampak dari penerbitan surat keterangan domisili usaha yang mewajibkan 13 poin syarat bagi pengusaha pemula.

“Ada poin yang mengharuskan pengusaha membayar retribusi sampah tiga tahun terakhir, sedangkan kita baru mau berusaha di situ. Ada poin-poin yang tidak masuk akal,” sesalnya.

Baca juga: HIPMI Kritik Keras Akhyar, Bobby Nasution Minta Maaf

Untuk itu, HIPMI berharap Pemko Medan melindungi para pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menanggapi kritikan keras HIPMI, Plt Walikota Medan Akhyar Nasution berdalih, bahwa kebijakan yang dikritik tersebut, barangkali berada di tingkat Kelurahan.

“Itu mungkin kebijakan lokal di tingkatan kelurahan,” ujar Akhyar. (tb)