Pendidikan Indonesia Bukan Kebun Binatang

KATA: WAHYU PANJAITAN

Wahyu Panjaitan

PADA Senin 21 Oktober 2019 lalu, Nadiem Makarim dipanggil ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo yang saat itu akan segera mengumumkan susunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Usai berjumpa Jokowi, Nadiem keluar dari istana, di luar Nadiem berjumpa dengan awak media dan dialog pun terjadi.

“Saya tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan,” begitu kira-kira kata Bang Nadiem, sebelum dia pulang naik ojek online.

Nadiem memang keren kala itu, pada pandangan pertama, ia telah berhasil menunjukkan kecakapan dalam bicara dan mungkin telah berhasil ‘mengambil hati’ anak muda Indonesia. Saat itu, seakan sosok Nadiem mewakili anak muda Indonesia. Keren Bang.

Benar kata Bang Nadiem, dia tidak tahu masa lalu, sebab dia masih muda dan minim pengalaman dalam mengelola pendidikan di Indonesia, maka agar berpengalaman, harus diberi ruang.

Mengenai “tahu masa depan”, mungkin maksud Nadiem ia masih energik dan mengetahui selera serta cara meningkatkan pendidikan anak-anak sekarang. Mungkin, seperti itu maksudnya.

Belakangan ini, ucapan Nadiem itu kembali diperbincangkan, mulai dari mahasiswa hingga tokoh-tokoh politik. Tidak sedikit pula yang menghujat Nadiem dengan sebutan “Dukun Muda Indonesia”, sebab katanya “tahu masa depan”, “gak ada akhlak”, “hati-hati kualat” dan banyak lagi sebutan disematkan pada Nadiem.

Pernyataan keren ala Nadiem itu kembali jadi buah bibir karena hengkangnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) dan juga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Peserta Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp.595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi ke dalam tiga kategori, yakni Gajah, Macan dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp 20 miliar/tahun/program, Macan Rp 5 miliar per tahun/program, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun/program.

***

Seperti disebutkan di atas, “tidak tahu masa lalu” mungkin maksud Nadiem dia minim pengalaman dalam pengelolaan pendidikan Indonesia. Namun, hal itu tidak jadi penghalang untuk ikut serta duduk di Kementerian. Bagi saya, klaim ‘mengetahui masa depan’ juga tidak jadi persoalan.

Namun, justru ada yang jadi masalah?

Masalah bila Nadiem buta sejarah. Apalagi buta sejarah pendidikan Indonesia. Sebab, bila itu memang benar, tamat riwayat pendidikan Indonesia. Bila Bang Nadiem benar tak tahu sejarah pendidikan, ya wajar saja NU, Muhammadiyah dan PGRI keluar dari POP.

Mundurnya NU, Muhammadiyah dan PGRI dari POP Kemendikbud itu harus menjadi perhatian serius. Sebab, organisasi raksasa itu bukan baru lahir ‘kemarin sore’ seperti Sampoerna Foundation, Tanoto Foundation dan 150 lebih lembaga pendidikan lainnya. Asam garam yang dirasakan untuk memajukan pendidikan Indonesia tak usah ditanya lagi, dari Sabang hingga Marauke organisasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberantas buta huruf.

Eksistensi NU dan Muhammadiyah telah ada sebelum bangsa ini menjadi negara yang berdaulat pada 1945. NU didirikan 1926 dan Muhammadiyah lebih awal lagi, yaitu di 1912.

Sejak awal berdiri, NU dan Muhammadiyah memiliki perhatian yang serius terhadap perkembangan pendidikan. Itulah sebabnya, hingga kini NU dan Muhammadiyah memiliki aset ribuan lembaga pendidikan, dari tingkat paling dasar (PAUD) sampai perguruan tinggi (PT).

NU dikenal memiliki jaringan lembaga pendidikan pesantren yang sangat luas, begitu pula dengan Muhammadiyah dikenal karena jumlah aset lembaga pendidikan formal yang banyak jumlahnya.

Lalu bagaimana dengan PGRI?

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24–25 November 1945 di Surakarta. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.

Unitaristik adalah sifat organisasi ini, anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.

Kira-kira, begitulah sejarah singkatnya tiga organisasi raksasa ini.

***

NU, Muhammadiyah dan PGRI tidak sama dengan Gajah, Macan dan Kijang. Sesungguhnya Organisasi itu tak pantas disamakan dengan lembaga-lembaga yang masih ‘bau kencur’ seperti yang lain.

Juga, tak etis nama-nama binatang itu disematkan pada tiga organisasi ini. Kita tahu, tanpa dana hibah dari pemerintah pun, mereka ini tetap bergerak tanpa perintah.

Kategori Gajah, Macan dan Kijang juga terkesan menempatkan Pendidikan Indonesia ini seperti kebun binatang, ya bila benar begitu, wajar saja berebut makanan (Dana Hibah).

Layaknya kebun binatang, penjaga kebun harus selalu tepat dan cepat memberi makan binatang peliharaannya. Bila tidak, binatangnya bisa menerkam atau tak mau lagi menghibur pengunjung kebun binatang.

Sudah sangat tepat apa yang dilakan oleh NU, Muhammadiyah dan PGRI, Organisasi itu tak se-level dengan organisasi yang ‘baru lahir kemarin’. Dengan mundurnya mereka dari program nama-nama binatang itu, mereka semakin menunjukkan bahwa tidak pantas pendidikan Indonesia dikapitalisasi apalagi menempatkan peserta POP secara sembarangan.

Pesan dan nilai yang disampaikan organisasi itu pada kita sungguh jelas, bahwa pendidikan Indonesia tidak boleh dikelola secara abal-abal. Mereka menyampaikan energi kepada kita bahwa tidak perlu berebut dana hibah dalam mencerdaskan anak bangsa dan memberantas kebodohan. Karena, jauh sebelum ada Indonesia mereka sudah hadir dalam memberantas kebodohan itu.

Sekali lagi, mundurnya Muhammadiyah, NU dan PGRI itu langkah tepat untuk mengatakan Pendidikan Indonesia bukan kebun binatang.

*****

Wahyu Panjaitan

Pendiri Unity Institute