Pengamat Politik Bukan Pengamat Sepak Bola

KATA: AT Arief

AT Arief

KELIRU bila membayangkan pengamat politik sama persis seperti pengamat sepak bola. Apalagi di musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) begini. Di pertandingan sepak bola, seorang pengamat tak ikut bermain. Permainan sepak bola ditentukan 22 orang pemain, 1 orang wasit lapangan dan 2 orang hakim garis. Penonton dan pengamat berkomentar dari luar lapangan.

Berbeda dengan pengamat politik. Mereka ini justru suka ikut permainan. Makanya, bila anda dengar komentar politik mereka, penggiringan opini publik lazim terjadi. Yang membedakan, tingkat kecanggihan komentar masing-masing para pengamat politik itu.

Ada yang terang-terangan (hard-approaching), ada yang ‘tersembunyi’ (soft-approaching). Kemampuan masing-masing ‘pengamat politik’ ini diukur dari kemampuan ‘menerangkan’ atau ‘menyembunyikan’ arah opini.

Antara Pengamat dan Konsultan

Dalam ilmu sosial, sebagai kawah candradimuka para pengamat politik itu, memang dikenal metode observasi (pengamatan). Pengamatan ini sendiri, terbagi dua, yakni pengamatan terlibat (partisipatif) dan pengamatan tak terlibat (non-partisipan).

Pengamatan terlibat membolehkan si peneliti (pengamat) terlibat dan berpartisipasi langsung dalam aktivitas dan kehidupan subjek yang diamati. Tujuannya, memperoleh kualitas dan kedalaman pengertian dari subjek yang diamati. Keterlibatan, diyakini mampu mengungkap hal tersurat dan tersirat, yang barangkali tak mampu diungkapkan, subjek yang diamati.

Sebaliknya, pengamatan tak terlibat mewajibkan ada jarak (fisik, pikiran dan emosi) dengan subjek yang diamati. Dari jarak ini, diharapkan si peneliti (pengamat) bisa memperoleh hasil pengamatan yang jernih, tanpa bias atau intervensi (langsung dan tak langsung) dari subjek yang diamati.

Perlu diingat, kedua metode pengamatan ini, konteksnya ada di dunia riset ilmu pengetahuan.

Nah, bagaimana dengan pengamatan di kontestasi politik, semacam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)? Tentu berbeda, dari penerapan metode maupun dari tujuan pengamatan.

Dari sisi penerapan, tentu patut ditanyakan metode mana yang dipilih para pengamat politik itu ketika mengamati para kontestan politik? Partisipatif atau non-partisipan?

Lalu, apa tujuan pengamatan yang dilakukan? Melahirkan produk ilmu pengetahuan seperti terbitan buku atau artikel? Atau pelayanan jasa politik, semacam pembentukan opini publik dan pemasaran branding (citra) politik?

Pertanyaannya, apa salah seorang ‘pengamat politik’ menjalankan pelayanan politik buat peserta kontestasi politik?

Terlepas salah atau benar, dari sudut etika keilmuan, perilaku ini tak etis. Ada perbedaan antara pengamat politik dengan konsultan politik.

Sebagai pengamat, pernyataan yang diutarakan mendahulukan kepentingan publik, kaitannya dengan hak konstitusional atau kondisi objektif konstelasi politik yang tengah terjadi. Secara moral, si pengamat politik mesti jujur pada dirinya bahwa apa yang disampaikannya berbasis ilmu pengetahuan. Mirip pengamat sepak bola, ia melakukannya demi ‘kenikmatan’ dunia persepakbolaan itu sendiri.

Berbeda dari konsultan politik, ia tentu saja melayani kepentingan klien. Menjalankan program kerja demi keuntungan politik klien. Bahwa kemudian kepentingan politik klien bertentangan dengan kepentingan publik (pemilih), itu nomor sekian. Sah atas nama kontrak perjanjian yang disepakati, konsultan dengan klien.

Posisionalitas

Kata kuncinya adalah posisionalitas, di ‘posisi mana’ pandangan dan ucapan itu menempatkan dirinya. Di sisi ilmu pengetahuan sebagai pengamat atau di sisi klien sebagai konsultan politik.

Kiranya, perilaku berterus-terang itu penting atas nama etika keilmuan. Selain itu, kontestasi pasti lebih menarik bila para konsultan ‘bertempur’ gagasan akademik. Bukan malah menyamar sebagai pengamat politik sembari merendahkan akal sehat publik.

Barangkali, inilah yang membuat William Liddle (1997) agak sepakat dengan tawaran ‘ilmuwan menara gading’ dari Sobary. Sebab, arus utama para akademisi di negeri ini sering melakukan akrobat politik semakin menjauh dari kepentingan publik. Atas nama klien, mereka justru menggadaikan ‘nama baik’ ilmu pengetahuan.

Tetapi, tentu saja penulis mahfum bahwa praktik sosio-kultural bukan sesuatu yang hitam-putih. Tak melulu linier. Selalu ada belokan mendadak dan tumpang-tindih makna. Ibarat tanaman merambat, sering yang tampak hanya permukaan saja. Kita bahkan tak tahu lagi darimana akar persoalan bermula.

Paling tidak, sederhana saja, penulis coba mengingatkan bahwa pengamat politik tak sama persis dengan pengamat sepak bola. Bila pengamat sepak bola tidak bermain di lapangan, pengamat politik bisa lebih canggih. Ia bisa jadi pengamat, konsultan bahkan pemain sekaligus.

Di musim Pilkada, pengamat politik adalah entitas hibrida (campuran) politik. Tanpa diketahui siapa-siapa. Rahasia: antara ia, klien dan tim suksesnya.

*******

AT Arief

Pendiri Sekolah Estetika