PGRI Ikut Keluar Dari POP Kemendikbud, Susul NU dan Muhammadiyah

PGRI (Foto: Net)

| Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ikut keluar dari Program Organisasi Pendidikan (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim, menyusul Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, Kamis (23/7/2020), yang lebih dulu keluar dari program ini.

“Melalui Rapat Koordinasi bersama pengurus PGRI provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, badan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak,” tulis PGRI melalui keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Keputusan PGRI atas penilaian terhadap seleksi Program Organisasi Penggerak tidak jelas. Selain itu, waktu pelaksanaan program juga sangat singkat, sementara dana yang dianggarkan begitu besar. Selain itu, PGRI juga mengkritik arah alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini,” pungkas PGRI.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Anggap Aneh dan Tidak Jelas, Fachry Ali: Saya Perintahkan Mendikbud Belajar Sejarah!

Sebelumnya, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) PP Muhammadiyah telah memutuskan keluar dari program ini. Alasannya, dikarenakan dua lembaga penanggung jawab dana sosial perusahaan swasta lolos dalam program ini, yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna.

Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak (POP) diterbitkan Mendikbud Nadiem Makarim dengan anggaran dana sebesar Rp 595 miliar. Program ini merupakan program pelatihan guru yang melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) di bidang pendidikan.

Besaran dana yang diberikan berdasarkan tiga kategori seleksi. Pertama, kategori gajah mendapat dana hingga Rp 20 miliar per tahun dengan target pelatihan ke lebih dari seribu sekolah.

Kedua, kategori macan mendapat dana Rp 5 miliar per tahun dengan target 21 sampai 100 sekolah. Ketiga, kategori kijang mendapat dana Rp 1 miliar dengan target 5 sampai 20 sekolah.

“Organisasi yang terpilih akan menyelenggarakan program rintisan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah di bidang literasi dan numerasi selama dua tahun ajaran, yaitu 2020 hingga 2022,” ujar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano melalui keterangan pers, Senin (3/3/2020). (tb)