PKS Sepakat Pernyataan PBNU: Periode Pertama Jokowi Kerap Krimininalisasi Sipil

Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Baru (Foto: kompas.com)

Jakarta, TataBerita | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj, yang mengatakan keadilan di masa pemerintahan Joko Widodo masih jauh dari harapan. Hal ini diutarakan Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari, Jakarta, Jumat (3/1/2020), seperti dilansir dari cnnindonesia.

“Soal keadilan hukum dan demokrasi, bahkan YLBHI pun pernah menyampaikan bahwa pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, hukum dijadikan alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil,” kata Fathul.

Fathul menyayangkan terjadinya kriminalisasi masyarakat sipil di periode pertama Jokowi. Sebab, hal itu berkebalikan dengan semangat keadilan hukum dan demokrasi reformasi 1998. Bahkan, katanya, Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 2005 lalu sebagai landasan berdemokrasi.

“Itu seharusnya ditegakkan dalam kehidupan demokrasi kita,” kata dia.

Sebelumnya, Ketum PBNU, Said Aqil, mengatakan keadilan sosial sejati adalah nilai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai keadilan bagi masyarakat di era Jokowi ini masih jauh dari harapan.

“Jadi Sila ke-5 lah yang paling kami rasakan jauh panggang dari api. Jauh dari kenyataan,” ujar Said dalam acara ‘Refleksi dan Tausiah Kebangsaan NU Memasuki Tahun 2020’ di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/1/2020). (tb/cnni)