Polemik Para Elit: Dulu dan Kini

KATA: AT Arief

AT Arief

ERA tahun 1970-an, pernah terjadi konflik antara dua cendikiawan besar negeri ini. Bahkan sampai ke meja pengadilan. Namun, banyak hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari konflik mereka. Pelajaran yang mestinya dirujuk para elit negeri hari ini.

Siapa tak kenal dua nama besar Mochtar Lubis dan Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah? Terutama mereka yang berkecimpung di dunia intelektual dan jurnalistik. Dua orang ini sudah diuji dalam sejarah pemikiran bangsa. Tak hanya di dalam negeri, keduanya bahkan dikenal di kancah internasional.

Keduanya pernah berselisih hebat. Bahkan sampai ke meja pengadilan. Ini terjadi di awal tahun 1970-an. Mantan anak buah Mochtar Lubis di koran harian Indonesia Raya, Maskun Iskandar, menceritakan kisah ini dalam “Mochtar Lubis: Wartawan Jihad” (Kompas, 1992).

Bermula dari pemberitaan di koran harian Indonesia Raya (Mochtar Lubis) bertanggal 18 Januari 1971. Isi berita mengenai perilaku norma susila BM Diah di Kaliurang Yogyakarta.

Pemberitaan ini mengundang kemarahan besar BM Diah. Ia meluapkan kemarahan di koran harian Merdeka dan mengecam cara-cara pemberitaan Indonesia Raya yang dianggapnya memperkosa kode etik jurnalistik dan bersifat fitnah.

Mohctar Lubis berbesar hati menulis permohonan maaf dan mencabut pemberitaan di harian Indonesia Raya tersebut. Sebelumnya, ia juga sempat marah kepada staf redaksi karena memuat pemberitaan mengenai tuduhan asusila BM Diah.

Ternyata, konflik di antara mereka belum selesai sampai di sini. BM Diah menaikkan pemberitaan yang isinya mengatakan Mochtar Lubis memeras uang pimpinan Pertamina (20/1/1971). Menanggapi pemberitaan ini, keesokannya Mochtar mengajukan tantangan pada BM Diah untuk buktikan fitnahannya. Bahkan Mochtar menawarkan hadiah Rp 500 ribu rupiah bila BM Diah bisa membuktikan.

Hari-hari berikutnya, jumlah hadiah dinaikkan menjadi Rp 750 ribu ditambah sumbangan dari pembaca dengan total keseluruhan Rp 2,5 juta. Wah, menarik sekali pertikaian mereka ini.

Berhari-hari tantangan pembuktian tersebut tak dijawab BM Diah. Akhirnya, perkara ini dilanjutkan ke ranah hukum. Kedua pihak saling menggugat satu sama lain. Mochtar menggugat BM Diah atas kasus dituduh memeras Pertamina. Sebaliknya, BM Diah menggugat Mochtar atas tuduhan kasus skandal seks. Masing-masing pihak mengaku dirugikan atas pemberitaan yang dianggap tidak benar.

Dalam perkara perdata tuduhan skandal seks, BM Diah menuntut Mochtar Lubis sebesar Rp 100 juta karena nama baiknya dicemarkan.

Sebaliknya, Mochtar Lubis menuntut BM Diah ganti rugi Rp 200 juta. Ketika Mr. Tjia, pengacara BM Diah, bertanya,” Kok, besar sekali?” Mr. Hafil, pengacara Mochtar Lubis menjawab,”Mochtar Lubis menuntut dua kali lipat karena menghargai dirinya dan nama baiknya lebih tinggi daripada BM Diah.”

Setelah bersidang beberapa kali, pada 14 Juni 1972 majelis hakim menjatuhkan vonis dua bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan kepada BM Diah. Ia dinyatakan bersalah karena menyerang kehormatan Mochtar Lubis lewat tulisan di harian Merdeka. BM Diah juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 500 ribu kepada Mochtar Lubis.

Sebaliknya pula, Mochtar Lubis dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 1 juta kepada BM Diah. Ia juga diharuskan menyiarkan dalam koran di seluruh Indonesia pernyataan minta maaf dan mengatakan peristiwa skandal seks di Kaliurang tidak ada sama sekali.

Seperti pengakuan Maskun Iskandar, ia dan rekan-rekannya para wartawan muda mengira akan terjadi baku hantam antara kedua tokoh ini bila bertemu langsung di pengadilan. Mengingat keseruan polemik mereka berdua.

Namun, para wartawan muda ini jadi terpukau. Justru hal sebaliknya terjadi. Kala bertemu, kedua tokoh ini sangat akrab, tertawa dan berangkulan. Tak nampak sedikit pun sikap bermusuhan, biar tersirat sekali pun.

Bahkan, kata Maskun, ia sampai tak percaya pada apa yang disaksikannya sendiri. “Mereka bermusuhan dalam tulisan, tetapi tidak dalam pergaulan. Keduanya berjiwa ksatria,” tulis Maskun (1992, 264).

*******

Mari coba kita bandingkan dengan polemik dan perdebatan hari ini. Para elit yang suka berdebat lisan di muka umum. Apalagi, soal urusan rakyat banyak. Merembes ke banyak kanal berita dan lini media sosial masyarakat. Berputar kesana-kemari, tapi ujungnya menguap ke udara. Tanpa putusan, tanpa solusi.

Pilihan kata remeh-temeh digunakan menyerang pribadi lawan debat. Sarkastik bertujuan melukai perasaan orang yang diserang. Galang emosi publik demi ramainya dukungan. Cara-cara represif digunakan. Dialog rasional tertutup, minim kontestasi nalar.

Akibatnya publik terbelah secara dukungan. Alhasil, publik tak dapat nilai edukasi. Justru tergiring ke dalam skema pro-kontra. Seperti virus, skema ini membelah diri dan menduplikasi diri. Saling menularkan satu sama lain.

Paling teranyar, perselisihan seorang pejabat dengan seorang mantan pejabat terkait penanganan wabah Corona (Covid-19). Bermula, unggahan video si mantan pejabat menuduh si pejabat lebih mementingkan uang ketimbang penanganan wabah. Pasalnya, si pejabat malah sibuk urus agenda lain, di luar wabah corona.

Unggahan ini mengundang reaksi keras si pejabat. Melalui anak buahnya, si pejabat balik tuding tuduhan si mantan pejabat tak berdasar serta tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sang mantan pejabat didesak segera membuat permohonan maaf. Bila tidak, si mantan pejabat akan dibawa ke ranah hukum.

Sampai kini, kita tak tahu hasilnya bagaimana. Latar belakang serta data dan fakta tak terang benderang tiba ke hadapan publik. Ini baru satu contoh, di antara banyak polemik para elit lainnya, di negeri ini.

Apa para elit nasional kita ini kurang referensi sejarah mengelola konflik dan perdebatan? Tak mungkin. Tapi mengapa polemik para elit hari ini, miskin narasi-metafora, miskin nalar, miskin kesimpulan dan solusi, miskin pula jiwa ksatria.

Menilik sejarah perdebatan para elit negeri, seperti contoh Mochtar Lubis dengan BM Diah di atas, dari dulu pun selalu saja ada perbedaan pendapat dan kepentingan.

Namun, selama polemik yang ada masih berada di koridor kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia, bukankah titik temu tak sulit untuk dirumuskan? Mestinya begitu, begitu mestinya.

***********

AT Arief

Pendiri Sekolah Estetika dan Klub Kajian Budaya