PT Dairi Prima Mineral Dalam Tinjauan Hukum Para Aktivis Nasional dan Internasional

Tangkapan layar Konferensi Pers Virtual "Pengawas Bank Dunia Terima Aduan Tambang Indonesia: Masyarakat Tuntut Tinjau Dokumen AMDAL Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara" yang diselenggarakan Bakumsu, YPDK, Jatam, Petrasa dan IDI pada Selasa (21/7/2020)

| Para aktivis Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Inclusive Development International (IDI) menyampaikan tinjauan hukum terkait PT Dairi Prima Mineral (DPM) dalam Konferensi Pers Virtual “Pengawas Bank Dunia Terima Aduan Tambang Indonesia: Masyarakat Tuntut Tinjau Dokumen AMDAL Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara” yang diselenggarakan Bakumsu, YPDK, Jatam, Petrasa dan IDI serta moderator Juniati pada Selasa (21/7/2020) pagi.

“Kami telah melakukan analisis hukum bersama dengan Jaringan Tambang Nasional dan mendapat masukan dari Pusat Bantuan Hukum Lingkungan Indonesia. Setelah kami melakukan analisis dari dokumen yang ada, kami menduga PT DPM tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia,” ujar Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu.

Alasannya, ujar Manambus, karena izin kontrak karya dan AMDAL PT DPM tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Masalah pertama, DPM itu mendapat kontrak karya tahun 1998 dan itu selama 30 tahun untuk pertambangan dan eksplorasi. Di tahun 2018, kontrak karya tersebut diperpanjang selama 30 tahun. UU No 4 tahun 2019 tentang Minerba yang masih berlaku sampai saat ini dan sekarang sudah diperbaharui, menetapkan periode yang diberikan untuk izin operasi-produksi mineral batubara adalah maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan setiap periode 10 tahun,” urainya.

Manambus menilai, pemerintah tampaknya telah mengeluarkan pembaharuan kontrak karya PT DPM yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginformasikan kepada DPM pada bulan Januari tahun 2019, mereka memerlukan persetujuan lingkungan hidup yang diperbaharui. Surat dari KLHK itu tertanggal 30 Juli 2019. Itu berarti, setidaknya sejak Januari 2019, DPM masih tetap beroperasi tanpa persetujuan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam PP No 27 tahun 2012. Sekali lagi, kami tidak dapat menemukan bahwa PT DPM telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang,” tegas Manambus.

Senada, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, kritisi kelemahan kerangka perlindungan hukum terkait lingkungan dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia.

“Kerangka hukum di Indonesia juga lemah memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan di berbagai wilayah operasi pertambangan. Perlu kita ingat, masyarakat memiliki hak lebih dari yang diberikan hukum yang lemah tersebut. Masyarakat sudah tinggal di Dairi beberapa generasi tanpa diganggu operasi pertambangan. Sekarang, tambang itu hadir tanpa proses yang transparan, tidak partisipatif dan melanggar hak-hak masyarakat,” kritiknya.

Sementara itu, perwakilan IDI, David mengingatkan bahwa para penduduk penyintas di lokasi pertambangan harus dilindungi. Ia mengaku, pihaknya mendukung segala upaya menolak perusakan lingkungan dan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan tambang.

“Para pihak yang terdampak harus diproteksi dan harus memproteksi diri. Kami sangat mendukung kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Saya ingin menekankan bahwa IFC, DPM dan perusahaan-perusahaan lain dengan proyek berbahaya, mereka diawasi tajam oleh dunia,” tandasnya.

Untuk diketahui, sesuai siaran pers yang dikirim ke redaksi TataBerita, diterangkan bahwa Pengawas Independen (Compliance Advisor Ombudsman/CAO) untuk Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation/IFC) telah menerima secara formal pengaduan terkait tambang seng yang direncanakan ada di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Alasan menerima pengaduan dikarenakan klien IFC, yaitu Postal Savings Bank of China, telah meminjamkan dana ke pengembang utama tambang, dimana hal tersebut bertentangan dengan standar HAM dan lingkungan anggota kelompok Bank Dunia.

Pengembang tambang adalah Dairi Prima Minerals (DPM) yang sekarang 51% (sahamnya) dimiliki oleh China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co Ltd (NFC) Industri Logam Nonferrous China dan 49% dimiliki oleh Bumi Resources Minerals Indonesia. (tb)