Revisi UU KPK Dinilai Melemahkan KPK, Akademisi Konsolidasi Gerakan Rakyat Semesta Melawan Korupsi

Ilustrasi Gedung KPK.

Jakarta, TataBerita | Akademisi melakukan konsolidasi Gerakan Rakyat Semesta Melawan Korupsi untuk mengkritik upaya pemberantasan korupsi dan pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (20/1/2020), Direktur Center for Media and Democracy LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Wijayanto, elemen-elemen masyarakat sipil seperti akademisi, aktivis, agamawan, budayawan, jurnalis dan rakyat harus bersatu padu dalam gerakan ini bersama-sama melawan korupsi.

“Sudah saatnya kita menyerukan perlunya gerakan rakyat luar biasa untuk memerangi korupsi,” terang Wijayanto, seperti dilansir dari tempo.co.

Gerakan Rakyat Semesta Melawan Korupsi muncul menyikapi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 hasil revisi yang baru resmi berlaku. Para akademisi pun menilai pelemahan KPK terbukti dengan munculnya revisi undang-undang tersebut.

Peneliti senior LP3ES, Malik Ruslan, mengatakan persoalan serius tak hanya terjadi pada gagalnya penggeledahan Kantor PDIP. Ia juga menyinggung dugaan pencopotan penyidik KPK yang menangani kasus (Komisioner KPU, Wahyu Setiawan-red) tersebut.

“Dapat dipastikan, hal itu terjadi karena revisi Undang-Undang KPK,” ujar Malik.

Seperti diketahui, salah satunya klausul UU KPK yang sering diperdebatkan mengenai izin Dewan Pengawas KPK mengenai penggeledahan. (tb/tc)