Sabang-Merauke Circle: Legalisasi Miras Justru Bebani Negara Triliunan Rupiah!

Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Abdullah Rasyid (Foto: Ist)

|Rencana legalisasi investasi industri minuman keras (miras), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, justru akan membebani keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Potensi kerugian negara ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah mengenai dampak positif ekonomi apabila investasi miras dilegalkan.

Bantahan ini disampaikan Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Abdullah Rasyid, melalui siaran pers, di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

“Studi yang dilakukan Montarat Thavorncharoensap, menyebutkan, dari 20 riset di 12 negara menyebutkan, beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45 persen hingga 5,44 persen dari PDB,” terangnya.

Jika angka ini diterapkan di Indonesia, imbuh Rasyid, seperti angka yang dipakai di AS yaitu 1,66 persen, justru keuangan negara akan defisit hingga ratusan triliunan rupiah.

“Seperti yang kita ketahui, PDB Indonesia pada 2020 adalah Rp 15434,2 triliun dan bila dikalikan 1,66 persen maka hasilnya cuma Rp 256 triliun,” urainya.

Rasyid menegaskan, bila legalisasi investasi miras ini dipaksakan, bukannya menambah pemasukan kas negara, melainkan terjadi sebaliknya.

“Justru, kas negara tersedot. Belum lagi, buat bayarin biaya kesehatan, penanganan penegakan hukum dan kriminalitas akibat miras, biaya asuransi kecelakaan akibat alkohol, dan lainnya,” tegasnya.

Abdullah Rasyid: Tak Cukup Maaf, Tindakan Staf Khusus Jokowi Masuk Pidana Korupsi!

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur tentang legalisasi investasi industri miras di sejumlah Provinsi.

Perpres yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan semestinya mulai berlaku sejak 4 Maret 2021 ini, diketahui, mendapat penolakan dari berbagai pihak. Para pihak penolak antara lain, tokoh organisasi agama, partai politik bahkan tokoh masyarakat dari 4 Provinsi yang wilayahnya termasuk diatur di dalam Perpres miras tersebut.

Menanggapi berbagai penolakan tersebut, Presiden Jokowi mengaku, dirinya telah mencabut lampiran tentang investasi industri miras di dalam peraturan yang ditandatanganinya tersebut.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” terang Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021). (tb)