Selamatkan Aset dan Tagih Tunggakan Pajak: Pemprov Sumut Libatkan BPN, Kejati dan KPK

Dr Ir Hj R Sabrina MSi saat dilantik menjadi (Sekdaprovsu) di Lantai 2 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No 30 Medan, Jumat (8/6/2018) (Foto: Humas)

| Upaya penyelamatan aset dan menagih tunggakan pajak sejumlah perusahaan akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Satu per satu kami akan selesaikan semua aset yang bermasalah. Tetapi tentu ada yang menjadi fokus utama seperti tanah, yang sengketa dan juga sertifikatnya. Karena itu, kami meminta bantuan BPN, Kejati dan juga KPK,” terang Sekretaris Daerah Sumut Dr Ir Hj Sabrina Munthe MSi, kepada wartawan di kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (7/7/2020).

Menurut Sabrina, selain aset tanah, pihaknya juga akan menagih tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) dari beberapa perusahaan.

“Ada enam fokus yang ingin segera diselesaikan Pemprov Sumut, yaitu dengan PT Evergreen Internasional Paper Tanjung Morawa, PDAM Tirta Bina Rantau Parapat, PT Anugerah Multi Sawita, PT Humbahas Bumi Energi, PT Mega Power Mandiri dan PDAM Tirta Kualo. Total dari enam kasus ini mencapai Rp 1,8 triliun,” tandasnya.

Sebelumnya, saat rapat virtual Pemprov Sumut dengan KPK, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua mengatakan, jika dibutuhkan perlu dibentuk tim khusus profesional untuk menyelesaikan masalah aset Pemprov Sumut. (tb)