Sikap Resmi Pemerintah RI Ada 4 Poin, Bakamla Siap Kawal Kapal Nelayan di Perairan Natuna

Konferensi Pers usai rapat tingkat menteri menyikapi polemik perairan Natuna di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020) (Foto zonaterbang.id)

Jakarta, TataBerita | Pemerintah Republik Indonesia menegaskan sikap resmi terkait polemik perairan Natuna dengan Pemerintah Cina. Sikap resmi ini dibacakan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, seusai rapat tertutup tingkat menteri di kantor Kemenpolhukam RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Rapat yang dipimpin Menkopolhukam, Mahfudz MD, dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya A Taufiqoerrochman, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto dan Kasal Laksamana Siwi Sukma Adji.

“Sekali lagi, perairan Natuna adalah milik Indonesia,” tegas Menkopolhukam, Mahfudz MD, Jumat (3/1/2020), seperti dilansir dari zonaterbang.id.

4 Poin Sikap Resmi Pemerintah RI

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kemudian membacakan empat poin sikap resmi Pemerintah RI.

“Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (Cina) di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia,” ujar Retno.

Retno melanjutkan poin kedua, wilayah perairan Natuna telah diakui sebagai milik Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB atau disebut UNCLOS 1982.

“Poin ketiga, Cina merupakan salah satu bagian yang menyepakati UNCLOS 1982 memiliki kewajiban menghormati hak Indonesia atas perairan Natuna,” sambungnya.

Pada poin terakhir, Retno mengatakan, Indonesia tidak akan mengakui klaim Cina yang mengaku memiliki wilayah di dalam sembilan garis putus (nine dashed-lines) di perairan Natuna.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dashed-lines, klaim sepihak, yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” pungkas Retno.

Bakamla Siap Kawal Kapal Nelayan

Kepala Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) Laksamana Madya A Taufiqoerrochman menegaskan pihaknya siap mengawal para nelayan Indonesia yang mencari ikan di Perairan Natuna Kepulauan Riau. Hal ini dikatakannya seusai Rapat Paripurna Tingkat Menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta,Jumat (3/1/2019), seperti dilansir dari kontan.co.id.

“Ya saya sudah sampaikan juga bagaimana kita harus menggeser kapal-kapal ikan kita kesana, itu kan urusan menangkap ikan. Ya apakah mampu nelayan nanti KKP yang mengurus, bukan saya. Tapi saya siap mengawal mereka,” kata Taufiqoerrochman.

Taufiqoerrochman mengatakan, berdasarkan pantauannya hingga Jumat (3/1/2020) pukul 12.00 WIB tidak ada lagi kapal-kapal Cina di wilayah tersebut.

“Dari pantauan survei kita sekarang tidak ada. Jam 12 tadi, tidak ada,” terangnya.

Menurut Taufiqoerrochman, beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengusir kapal-kapal ikan Cina dari wilayah perairan Natuna.

“Kan sudah saya usir, balik lagi, terus kita usir lagi nah itu kita pantau terus beberapa hari ini sudah,” kata Taufiqoerrochman. (tb/zt/kc)