Terkait Perairan Natuna, Pemerintah Cina Tolak Klaim Pemerintah Indonesia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang (Foto: Net)

Beijing, TataBerita | Pemerintah Cina tolak pernyataan pemerintah Indonesia yang menyatakan kapalnya telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hal ini dinyatakan pemerintah Cina setelah Kementerian Luar Negeri RI pada Senin (30/12/2019), menyebut kapal nelayan dan Penjaga Pantai (Coast Guard) negara Cina melanggar wilayah kedaulatan Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, seperti dilansir dari cnbcindonesia.

Dalam konferensi pers reguler Kamis (2/1/2019) kemarin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengatakan Cina tidak melanggar hukum internasional dan memiliki hak dan kepentingan di wilayah perairan tersebut.

“Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters),” katanya Geng.

Geng pun tegas katakan menolak segala keputusan yang merugikan kepentingan negerinya.

“Apa yang disebut putusan arbitrase Laut Cina Selatan itu ilegal, batal berdasarkan hukum, dan kami telah lama menegaskan bahwa Cina tidak menerima atau mengakui hal itu. Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina,” ujar Geng. (tb/cnbci)