Terkait Wabah Corona, Tahapan Pilkada 2020 Ditunda, KPU Tawarkan 3 Opsi Waktu

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (Sumber: Net)

| Terkait wabah Corona (Covid-19), Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR-RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, yang dilakukan secara virtual, menyepakati penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Senin (30/3/2020).

“Hasil Raker (Rapat Kerja) Komisi II dengan pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pertama, sepakat untuk menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan wabah COVID-19,” terang Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi, Senin (30/3/2020), seperti dilansir dari detiknews.

Pihak KPU, menurut Arwani, mengajukan tiga pilihan waktu pelaksanaan Pilkada serentak.

“KPU mengusulkan 3 opsi: pertama (Pilkada 2020) ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ketua Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, meminta pemerintah menerbitkan payung hukum penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

“Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum (penundaan Pilkada) berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” ujar Ahmad Doli, seperti dilansir dari dpr.go.id.

Ahmad Doli melanjutkan, karena penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020,  pihaknya meminta Pemerintah Daerah untuk merealokasikan anggaran dana Pilkada 2020 ke penanganan wabah Corona (Covid-19).

“Komisi II RI juga meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 untuk merealokasikan dana Pilkada Serentak yang belum terpakai untuk membantu penanganan pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Seperti diketahui, KPU telah menunda 3 tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, yakni pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Namun, belum diputuskan pemungutan suara, ditunda atau tidak. (tb/dn/dgi)