Tim Hukum DPP PDI-P: Penangkapan Komisioner KPU RI Bukan OTT, Media Lakukan Pemberitaan Sepihak

DPP PDI Perjuangan bersama tim kuasa hukum yang baru dibentuk, Jakarta (Rabu, 15/1/2020) (Foto: Istimewa)

Jakarta, TataBerita | Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) melalui tim kuasa hukumnya merespon peristiwa hukum penangkapan eks Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, yang turut menyeret nama partainya. Beranggotakan 11 orang, dikoordinatori I Wayan Sudirta (anggota komisi 3 DPR RI), tim kuasa hukum ini menyiarkan siaran pers berisi 7 poin, di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Tujuh poin tim kuasa hukum PDI-P ini menyinggung beberapa hal penting antara lain: kewajiban taat hukum, tanpa kecuali; kekeliruan definisi hukum ‘tangkap tangan’ Wahyu Setiawan; upaya penggeledahan dan penyegelan sepihak; dan pemberitaan sepihak yang merugikan partai berlambang banteng tersebut.

Seperti dalam poin 3, dikatakan bahwa penangkapan terhadap Sdr. Wahyu Setiawan – Komisioner KPU dkk (Agustiani Tio Fridelina- Mantan Bawaslu, Syaiful Bahri- Swasta) selaku penyelenggara negara yang dikaitkan dengan proses Permohonan Pelaksanaan Putusan MA tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan, karena menurut hemat kami, tidak sesuai dengan definisi “Tertangkap Tangan” yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.

Dilanjutkan, pada poin 4, melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan Sprin Lidik yang ditanda tangani oleh Ketua KPK tanggal 20 Desember 2019 pada saat terjadinya pergantian Pimpinan KPK sebagaimana tersebut diatas.

Pada poin 5, tim kuasa hukum DPP PDI-P menyinggung soal pemberitaan sepihak yang merugikan pihaknya. Kami sangat menyesalkan adanya pemberitaan sepihak yang objek pemberitaannya tersebut seharusnya merupakan konten pro-justisia yang belum terbukti akan kebenarannya dan masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga terhadap hal tersebut, tidak tertutup kemungkinan kami akan mengambil langkah hukum secara perdata dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers.

Terkait upaya penggeladahan dan penyegelan kantor DPP PDI-P (Kamis, 9/1/2020), tim kuasa hukum menyatakan upaya penggeledahan dan penyegelan yang hendak dilakukan oleh penyidik KPK di Gedung PDI Perjuangan pada tanggal 9 Januari 2020 tanpa ijin tertulis dari Dewan Pengawas, adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode etik, karena berdasarkan UU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai penutup, pada poin 7, tim kuasa hukum DPP PDI-P menyampaikan pandangan hukum bahwa konstruksi hukum yang terjadi sebenarnya adalah perkara penipuan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu. (tb)