Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS, Buruh Siap Aksi Serentak di Seluruh Indonesia

Ilustrasi Aksi buruh di Jakarta (Foto: Net)

Jakarta, TataBerita | Buruh yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersiap melaksanakan aksi serentak di seluruh Indonesia pada Senin (20/1/2020) mendatang. Aksi unjuk rasa buruh ini adalah sikap penolakan terhadap niat pemerintah menyusun perundang-undangan Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kami menilai Omnibus Law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, seperti siaran pers yang diterima TataBerita, Selasa (7/1/2020).

Iqbal menambahkan, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh khusus di DPR RI. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh.

“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini. Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan/atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi,” terangnya.

Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh menolak pembahasan Omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, Omnibus Law cenderung merugikan kaum buruh.

“Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas, masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh,” ujarnya.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak Omnibus Law.