Tuntut PTPN 2 Hentikan Aktivitas di Lahan Mereka, Ratusan Petani Datangi BPN Sumut

Ratusan massa dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu mendatangi kantor BPN Sumut, Jl Brigjen Katamso Medan, Rabu (8/1/2020) (Foto: TataBerita)

Medan, TataBerita | Ratusan orang yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) Deliserdang melakukan aksi unjuk rasa berjalan kaki menuju kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Jl Brigjen Katamso Medan, Rabu (8/1/2020). Massa yang berasal dari Simalingkar Kebun Bekala ini menuntut segala aktivitas pihak PTPN 2 di lahan mereka segera dihentikan.

“Pemerintah Propinsi seolah diam saja dalam masalah konflik agraria di Simalingkar yang sudah dikuasai sejak tahun 1951, jauh sebelum UUPA disahkan tahun 1960,” ujar Pimpinan Aksi SPSB, Haris Youno.

Ratusan massa dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu mendatangi kantor BPN Sumut, Jl Brigjen Katamso Medan, Rabu (8/1/2020) (Foto: TataBerita)

Lebih lanjut, Haris mengaku tanah mereka dirampas atas nama negara berawal dari tahun 1960 setelah terbitnya UUPA. Dikelola PTPN IX pada area eks perkebunan kolonial Belanda kurang lebih 300Ha. Pada tahun 1963 sampai 1985, PTPN memperluas lahan sampai 1500Ha dengan landasan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Di tahun 1999 SK Mendagri habis masa berlakunya dan SK Menteri Agraria untuk PTPN juga habis,” terang Haris.

Menurut salah seorang peserta unjuk rasa, Julkifli Surbakti, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Deliserdang sudah pernah mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama pihak PTPN 2 dan masyarakat.

“Hasil keputusan bersama itu tidak pernah dilaksanakan Bupati Deliserdang. Perkebunan merampas tanah seluas 300Ha,” terang Surbakti.

Ratusan massa dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu mendatangi kantor BPN Sumut, Jl Brigjen Katamso Medan, Rabu (8/1/2020) (Foto: TataBerita)

Di depan kantor BPN Sumut, massa berorasi menyampaikan tuntutan. Selang berapa lama, pihak BPN Sumut menerima delegasi perwakilan petani untuk berdiskusi di dalam ruangan kantor. Sekitar 30 menit setelahnya perwakilan keluar ruangan dan membacakan hasil pertemuan.

“BPN Sumut segera menyurati PTPN 2 agar menghentikan semua aktivitas di atas areal lahan yg dikuasai petani. Kedua, menyurati Kementerian Agraria agar tidak memproses HGU menjadi HGB oleh PTPN 2. Jika ini juga tidak dilakukan kita akan jalan kaki ke Jakarta menyampaikan tuntutan,” ujar Pimpinan Aksi, Haris Yuono, yang disambut teriakan massa aksi. (tb)