UU Kewarganegaraan Diskriminatif Picu Konflik Agama di India

Tentara Paramiliter India berpatroli usai kerusuhan yang terjadi di Delhi, India, Kamis (27/2/2020). (Foto AP Photo)

| Konflik berlatar agama kembali pecah di Delhi, India. Amandemen UU kewarganegaraan yang diskriminatif terhadap kelompok muslim, disinyalir memicu pecahnya kerusuhan sejak 23 Februari 2020 lalu.

Dilansir dari Reuters, setidaknya terdapat 32 korban jiwa akibat kerusuhan tersebut. Selain itu, terjadi rumah ibadah, tempat tinggal, pertokoan dan kendaraan rusak bahkan hangus terbakar.

Konflik ini juga berakibat mengungsinya kelompok Muslim dari kawasan Delhi India.

Pemicu konflik ini adalah amandemen UU Kewarganegaraan di India. Dalam UU yang disahkan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi pada Desember tahun lalu ini, mengatur peluang imigran ilegal dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan untuk mendapat kewarganegaraan India, terkecuali bagi yang beragama muslim.

UU ini juga berdampak langsung kepada warga negara India beragama Islam, mereka harus membuktikan kembali bahwa mereka memang benar telah menjadi warga negara India. Kalau tidak, mereka bisa terancam kehilangan kewarganegaraan (stateless).

Sontak, hal ini mendapat protes kelompok Muslim, penggiat hak asasi manusia, dan dunia internasional. Karena hal tersebut melanggar prinsip hak asasi manusia, dimana negara tak boleh memperlakukan seseorang dengan diskriminatif berdalih suku, ras, golongan, ideologi, ataupun agama.

Protes warga India yang kontra terhadap UU ini, ternyata mendapat respon langsung dengan aksi kekerasan kelompok pro UU. Akibatnya, kerusuhan pun tak terelakkan dan memakan korban.

Kepala Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet Jeria, mengatakan kekhawatirannya soal laporan absennya polisi menghadapi serangan terhadap Muslim oleh kelompok lain. Sebelumnya, ia juga mengatakan keprihatinannya atas lahirnya UU kewarganegaraan diskriminatif itu.

“Saya menghimbau semua pemimpin politik untuk mencegah kekerasan,” kata Bachelet di Jenewa. (tb/rt).