Warga Tuntut Tinjau Dokumen AMDAL PT Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara

Brosur digital Konferensi Pers Virtual "Pengawas Bank Dunia Terima Aduan Tambang Indonesia" yang diselenggarakan Bakumsu, YPDK, Jatam, Petrasa dan Inclusive Development International (IDI), Selasa (21/7/2020) pagi (Foto: Bakumsu)

| Perwakilan warga yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, menuntut peninjauan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT DPM dilakukan karena mereka tak pernah memperoleh informasi jelas dan diajak berdialog mengenai proyek pertambangan tersebut.

Tuntutan ini diungkapkan saat kegiatan Konferensi Pers Virtual “Pengawas Bank Dunia Terima Aduan Tambang Indonesia” yang diselenggarakan Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu), YPDK, Jatam, Petrasa dan Inclusive Development International (IDI), Selasa (21/7/2020) pagi.

“Kami tahu bahwa sebuah perusahaan besar, perusahaan tambang, PT DPM akan hadir di daerah kami. Kami masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran tambang, kami tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas. dan kami tidak pernah diajak berdialog oleh perusahaan,” ucap perwakilan warga, Sugianto Hasugian.

Menurutnya, warga justru mendapat informasi dari pemberitaan media massa dan internet. Situasi ini, membuatnya semakin khawatir mengingat kejadian kebocoran limbah PT DPM pada tahun 2012 lalu.

“Kami mendengar berita dan melihat dari internet bahwa PT DPM akan melakukan penambangan di bawah tanah. Sementara, pemerintah mengatakan bahwa kami (yang tinggal) di Dairi ini merupakan daerah risiko gempa. Belum lagi, pada tahun 2012 (lalu) DPM telah lalai, terjadi kebocoran limbah pengeboran dan ikan-ikan kami mati juga pertanian kami rusak,” sesal Sugianto.

Senada, perwakilan warga lainnya, Mangatur Sihombing mengaku, kehadiran PT DPM ini telah memecah kekompakan sosial warga setempat.

“Menimbulkan perpecahan di kami masyarakat. Masyarakat diberitahu akan dipekerjakan, kenyataannya ke tangan pekerja dari Tiongkok. Kami tahu bahwa tambang selalu meninggalkan limbah beracun. Kami tidak ingin tanah dan aliran sungai kami tercemari,” tegasnya.

Warga setempat sepakat bahwa rencana tambang PT DPM ini mesti dikaji dan dianalisis oleh tim independen.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu, berpendapat, dokumen AMDAL tahun 2005 yang dipakai PT DPM tidak mewakili pendapat warga sekitar lokasi tambang.

“Dalam AMDAL tahun 2005, yang dipakai PT DPM hingga saat ini, DPM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan dialog, berdasarkan dokumen yang kami analisis, ada sekitar 26 warga yang berasal dari empat desa. Dialog tersebut adalah partisipasi yang sangat minim dari masyarakat karena hanya 26 orang dan berasal dari empat desa. Padahal, menurut peta yang kami lihat, ada kemungkinan 11 desa yang akan mungkin terdampak akibat kehadiran tambang ini,” tandasnya. (tb)